Zonasi, Wujudkan Pemerataan Mutu

Redaksi 08 Agustus 2019

Jumlah guru SD hingga SMA/SMK di Jawa Timur masih belum ideal. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, mau tidak mau harus ada upaya untuk menjadikan jumlahnya ideal.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, jumlah guru di Jawa Timur untuk jenjang TK hingga SMA dan SMK tercatat sebanyak 255.346 guru.

Rinciannya, sebanyak 951 orang adalah guru TK, guru SD 174.291 orang, guru SMP 51.366 orang, guru SMA 18.686 orang, dan guru SMK 10.052 orang.

Dari komposisi itu, hanya jumlah guru TK yang lebih dari ideal.  Seharusnya, untuk Jawa Timur yang terdiri dari 325 zona, jumlah guru TK yang ideal adalah sebanyak 812 orang.

Sedangkan untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK, jumlah aktual guru di Jatim belum dianggap ideal.

Menurut perhitungan Kemdikbud RI, jumlah guru SD di Jatim harusnya adalah sebanyak 176.385 orang, jumlah guru SMP sebanyak 63.787, guru SMA sebanyak 19.221 orang, dan guru SMK sebanyak 23.213 orang.

Memang untuk menambah jumlah guru sehingga mencapai angka ideal bukanlah hal yang mudah. Sementara hal itu belum bisa dilakukan, perlu diambil langkah-langkah taktis.

Salah satu upayanya adalah dengan menempatkan guru-guru dari sebuah sekolah yang 'surplus' kebutuhan guru ke sekolah-sekolah di zona yang sama yang mengalami 'defisit' kebutuhan guru.

Sebagai contoh, di SMPN 2 Burneh Bangkalan, terdapat tiga guru agama. Padahal, sekolah itu hanya membutuhkan 2 orang guru agama.

Karena itu, dapat ditempuh upaya menugaskan seorang guru agama ke sekolah-sekolah lain di Bangkalan yang kekurangan guru agama. Di Bangkalan sendiri, setidaknya ada 12 SMP negeri yang masih kekurangan tenaga guru agama.

Sarana dan prasarana

Tak hanya jumlah guru yang belum ideal. Ternyata, jumlah ruang kelas untuk beberapa jenjang pendidikan di Jawa Timur, juga belum ideal.

Jumlah ruang kelas yang belum ideal ini adalah di jenjang SD, SMP, dan SMK.

Masih bersumber dari data Kemdikbud RI, jumlah kelas jenjang SD di Jawa Timur adalah sebanyak 134.212 kelas. Sedangkan idealnya, adalah sebanyak 145.978 kelas.

Sedangkan jenjang SMP, jumlah ruang kelas aktual sebanyak 44.366 kelas. Sedangkan idealnya, seharusnya sebanyak 44.698 kelas.

Kemudian, jenjang SMK, jumlah ruang kelas aktual sebanyak 22.713. Padahal, idealnya jumlah ruang kelasnya adalah sebanyak 23.296 kelas.

Beruntung, di jenjang SMA, jumlah ruang kelas sudah lebih dari ideal. Saat ini, jumlah ruang kelas untuk jenjang SMA di Jatim tercatat sebanyak 17.573 ruang kelas. Sedangkan idealnya sebanyak 16.939 ruang kelas.

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan upaya penataan sarana dan prasarana (sarpras) berbasis zona sehingga kualitas pendidikan di 325 zona di jatim dapat merata.

Untuk melakukan penataan sarana dan prasarana berbasis zona ini, hal utama yang harus dilakuan terlebih dahulu adalah melakukan pemetaan untuk menentukan seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang mendesak segera dipenuhi.

Di Bangkalan Madura misalnya, dari pemetaan yang dilakukan, terungkap bahwa fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan di sana saat ini adalah laboratorium dan perpustakaan. Karena itu, dua fasilitas ini perlu dibangun lebih dulu ketimbang ruang kelas yang rata-rata masih dalam kondisi layak.

Walau demikian, untuk beberapa sekolah yang memang dianggap sangat membutuhkan perbaikan atau pengadaan ruang kelas, perlu agar segera dibangun sarana dan prasarana baru.

Sejauh ini sudah ada 5 SD, 2 SMP, dan 4 SMA, serta 1 SMK yang mendapat pembangunan prasarana baru.

Selain itu, sebanyak 39 SD, 13 SMP, dan 5 SMA mendapat pengadaan sarana baru.

Terakhir, sebanyak 9 SD, 4 SMP, dan 4 SMA mendapatkan rehabilitasi prasarana.

Lebih jauh, upaya-upaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan berbasis zona ini juga harus dibarengi dengan update penentuan zona untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan, serta pembinaan pendidikan.

Pembaruan zona atau update zona ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan hasil dari intervensi yang terintegrasi di tiap-tiap zona.

Hasil update wilayah zona pendidikan dengan zona PPDB yang ditentukan oleh Pemda, menjadi acuan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi dan langkah yang terintegrasi, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, serta memberikan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi semua anak bangsa. (Bagus Priambodo/Sumber narasi: Zonasi Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, https://zonasi.kemdikbud.go.id/, & https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/urgensi-perkuat-kebijakan-zonasi-pendidikan)

Tags: