Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Bukan Hanya Sekedar Seremonial dan Istilah

Redaksi 04 Agustus 2018

Catatan redaksi - Apabila diibaratkan penyakit kanker, korupsi dan inefesiensi birokrasi di Indonesia sudah stadium lanjut. Kedua patologi birokrasi tersebut harus disapu bersih

Menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.

Untuk itu, Kemenpan RB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk konkret dari reformasi birokrasi.

Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, Kemenpan RB sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Faktanya pemerintah memang tidak tinggal diam, tetapi terus memonitor, mengevaluasi, dan membina unit-unit kerja ĺayanan publik menjadi champion unit-unit pelayanan. Dengan arahan yang diberikan pihak Kemenpan RB maka unit-unit tersebut, diantaranya LPMP Jawa Timur nantinya akan berlomba memberikan pelayanan bersih dan bebas dari KKN.

Unit-unit kerja pelayanan publik yang menjadi juara inilah yang disebut Zona Integritas. Harapannya gerakan tersebut akan menjadi gerakan masif perbaikan di unit pelayanan publik.

ZI bukan kegiatan seremonial, tetapi secara substansi terkait dengan fungsi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepuasan publik. Untuk mendapatkan predikat baik, maka planning yang sudah digariskan harus dikelola dan diimplementasikan dengan baik dan akuntabel.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukan hanya sekedar istilah belaka, tetapi merupakan predikat yang diberikan berdasarkan hasil penilaian objektif. Predikat tersebut disematkan atas dasar adanya perbaikan pada akuntabilitas berbasis kinerja, serta pelayanan keluar kepada masyarakat. (Yuwandita Hermawan)

Tags: