Transparansi Data Melalui Penguatan Dapodik SD 2019

Redaksi 10 September 2019

Upaya penguatan data pokok pendidikan sekolah dasar (dapodik SD) terus dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Memasuki pertengahan tahun pada Tahun Ajaran Baru 2019/2020 ini kembali sinkronisasi pemutakhiran data pada sistem pendataan dapodik diadakan.

Kota Surabaya kembali menjadi tuan rumah untuk program Sinkronisasi dan Penguatan Dapodik SD Tahun 2019 Tahap II Surabaya untuk lima provinsi, di antaranya Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua. Kegiatan ini digelar di Harris Hotel and Conventions Gubeng beberapa waktu lalu, tepatnya pada 27 - 30 Agustus 2019.

“Dapodik di semua lini harus lebih diperkuat sebab dari data tersebut, validitas informasi dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dr Bambang Agus Susetyo MM MPd, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala LPMP Jatim), Selasa (27/8/2019).

Saat ini, sekolah telah melakukan proses periodikal pembelajaran mulai dari proses kelulusan siswa, kenaikan tingkat dan juga penerimaan siswa baru. Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut tentunya harus diikuti dengan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik.

Semua informasi terkait Dapodik SD ini juga dipublikasikan secara resmi melalui situs http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Termuat pula arahan dan surat edaran yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK, serta operator dapodik di seluruh Indonesia.

Dapodik merupakan sistem pendataan yang dikelola Kemdikbud. Isinya berupa data satuan pendidikan, penerima didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan. Datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara on line.

Tujuan dibuatnya dapodik ini adalah untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu. Data yang dihasilkan juga representatif untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu dipaparkan Bambang pula mengenai adanya penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019. LPMP Jatim sendiri telah berhasil menerima penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2018.

Hanya ada dua unit pelaksana teknis di bawah Kemendikbud yang berhasil menerima penghargaan WBK 2018, salah satunya adalah LPMP Jatim. WBK dan WBBM merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) sebagai salah satu langkah pembangunan zona integritas di kalangan instansi pemerintah.

Tentu saja ini bertujuan mengurangi adanya korupsi di lembaga pemerintahan. (Bagus Priambodo)

 

Tags: