Terlambat Update Dapodik, Pemerintah & Siswa Rugi

Redaksi 20 September 2019

Dunia pendidikan di Jawa Timur masih menyimpan sejumlah problem terkait data. Akibat pengelolaan data yang tak maksimal tersebut, ada kerugian-kerugian yang harus ditanggung pemerintah.

Kata Tim Pengembang Dapodik, Sestijen Dikdasmen Kemdikbud RI, Andik Purwanto pada Bimtek Dapodikdasmen Gelombang kedua yang digelar LPMP Jawa Timur selama 4 hari, yakni mulai 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 lalu di Hotel Utami Sidoarjo, salah satu problem utama yang ditemukan oleh tim investigasi Sestijen Dikdasmen Kemdikbud adalah ada sekolah-sekolah yang sudah tutup, tetapi disinyalir masih menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Menurut Andik, dari 186 sekolah yang ada di 20 provinsi, terdapat 52 sekolah di Jawa Timur yang mestinya tidak lagi menerima dana BOS, tapi akhirnya menerima.

“Dari 52 sekolah itu, sebanyak 16 SD sudah regrouping tetapi datanya belum diproses. Di dalam dapodik masih tercatat sebagai 2 sekolah, padahal sudah jadi satu. Nah, ini nanti tolong dari dinas agar membantu verifikasi bila di daerahnya ada sekolah yang regrouping,” tutur Andik.

Selain itu, ada pula 20 sekolah yang sudah tutup dan tak beroperasi, tetapi belum dilaporkan ke PDSPK (Pusat Data dan Statisktik Pendidikan dan Kebudayaan) sehingga oleh dinas pendidikan setempat belum dinonaktifkan, akhirnya masih menerima dana BOS.

“Lalu ada juga yang tidak kalah menarik, sebanyak 61 sekolah aktif, tetapi tidak memutakhirkan data di dalam Dapodiknya.  Jadi itu hasil investigasi tim uji petik kemarin yang nanti perlu ditindaklanjuti,” kata dia.

Selain menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh pemerintah, sejumlah kesalahan dan keterlambatan sinkronisasi data juga menyebabkan kerugian untuk para siswa.

Sebagai contoh, dia menyindir soal fenomena ‘tarik menarik’ siswa mutasi. Dia mengatakan, banyak terjadi fenomena ini karena sekolah asal tidak segera melakukan proses mutasi, sementara sekolah-sekolah tujuan ingin segera menarik siswa mutasi.

Akibatnya, kata Andik, banyak siswa yang terhambat masuk ke sekolah tujuan.

“Di surabaya banyak tangani siswa mutasi yang nyantol. Sudah dibawakan surat keterangan mutasi dari sekolah hingga dinas, tetapi sekolah tujuan tidak bisa menarik karena ternyata di dapodik belum diproses mutasi. Nah, ini yang dirugikan adalah siswa,” katanya.

“Makanya, mulai dari sekarang kalau ada siswa mutasi, pastikan disertai dengan surat keterangan siswa mutasi yang dikeluarkan dari manajemen dapodik. Bukan sekedar surat keterangan mutasi dari sekolah atau dinas,” pungkas Andik. (Bagus Priambodo)

Tags: