Tak Ada Paksaan Menerapkan Kurikulum Merdeka, Sekolah Diberi 3 Pilihan

Redaksi 08 Juli 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak memaksa satuan pendidikan atau sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Februari 2022.
 
Sekolah justru diberi kesempatan memilih satu dari tiga alternatif, pertama menerapkan kurikulum 2013 penuh. Kedua, menerapkan kurikulum 2013 yang disederhanakan di masa pandemi Covid-19, dan ketiga memilih kurikulum merdeka belajar.
 
Hal ini ditegaskan Plt Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur Dr. Rizqy, saat pelatihan Pemanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri di Provinsi Jawa Timur Gelombang 1 yang digelar daring pada Selasa (5/7/2022).
 
 
Diuraikan Rizqy, dari pilihan ketiga ini pun, satuan pendidikan masih diberi tiga pilihan lagi, yakni menerapkan mandiri berbagi, mandiri berubah atau mandiri belajar.
 
Bagi sekolah yang belum siap sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur bisa memilih mandiri belajar. “Artinya, satuan pendidikan masih diberi kesempatan menggunakan kurikulum 2013 tapi dalam pembelajaran sudah menggunakan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka,” terang Rizky.
 
Sementara pilihan mandiri berubah diperuntukkan bagi sekolah yang siap menerapkan kurikulum merdeka, tapi belum mampu mengembangkan perangkat ajar atau alat evaluasi. 
 
Sedangkan bagi sekolah yang siap dan sudah mampu mengembangkan sendiri perangkat ajar dan modul ajar bisa memilih mandiri berbagi.
 
“Kurikulum merdeka ini dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan satuan pendidikan atau daerahnya. Sehingga tidak dipaksa harus menggunakan kurikulum merdeka, tapi mendaftar secara mandiri bagi yang  siap,” tegas Rizqy.
 
Ketika dalam pelaksanaannya masih ada keraguan antara memilih mandiri belajar, mandiri berubah  atau mandiri berbagi, masih bisa berubah. “Itu bukan hal paten. Bisa berubah dari mandiri berbagi jadi mandiri belajar atau mandiri berubah. Begitu sebaliknya, tergantung kesiapan,” terang Rizky.
 
Diuraikan Rizqy, dalam implementasi kurikulum merdeka nanti diharapkan guru bisa belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber informasi dari platform merdeka mengajar (PMM). 
 
Selain itu juga akan dilakukan bermacam bimbingan teknis (bimtek) yang mengaktifkan para pemangku kepentingan serta ada penguatan ekosistem dari komunitas belajar. Ada juga pelatihan guru secara partisipatif menggunakan teknologi. “Teknologi ini menjadi salah satu opsi untuk saling berbagi bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka secara masif di kabupaten/kota,” terangnya.
 
Hal penting lain dalam pelaksanaan kurikulum merdeka adalah adanya pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan, yakni lembaga-lembaga yang peduli terhadap pendidikan. Di Jatim, sudah ada sejumlah mitra pembangunan seperti Inovasi, Daihatsu, Toyota, Dompet Duafa dan Yatim Mandiri. “Mitra pembangunan ini akan menjadi bagian yang akan melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada sekolah dalam rangka implemetasi kurikulum merdeka,” tegasnya.
 
Rizky menguraikan, sampai saat ini di Jawa Timur baru ada 24.354 sekolah yang terdaftar mengikuti kurikulum merdeka.
 
Namun, dari jumlah tersebut yang sudah mengakses platform merdeka mengajar seperti me-download, sudah mencoba dan menonton video inspirasi dan berkarya, baru ada 12.366 sekolah. Artinya, tingkat adoption rate di Jatim hanya 50,78 persen. Jumlah ini masih kalah dengan Provinsi Bali yang sudah mencapai 78,50 persen dan Riau 92,35 persen.
 
Karena itu, Rizqy berharap dari pelatihan ini semakin banyak sekolah yang sudah mengakses platform merdeka mengajar sehingga Jatim bisa menyusul dua provinsi itu atau bahkan melebihi.
 
Menurut Rizky, kurikulum merdeka ini mengacu pada hasil studi nasional maupun internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama, terutama terkait literasi dan numerasi.
 
Dia menyebut kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia berada di lima besar dari bawah dibandingkan negara lain. Karena itu lah dibutuhkan transformasi untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik.
 
“Oleh karena itu Kemendikud telah merilis merdeka belajar seri 15. Tujuannya meningkatkan literasi, numerasi dan menguatkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar pancasila yang sudah dicanangkan,” tegasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: