Tak Ada Lagi Pengisian Borang Berkali-kali

Redaksi 31 Mei 2022

Banyaknya keluhan kepala sekolah yang terlalu banyak mengisi borang-borang dalam evaluasi pendidikan sebelumnya, tidak akan terjadi pada program Merdeka Belajar.
 
Hal ini terjadi karena Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data sebagai episode ke-19 program Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud Ristek Nadiem Makariem pada April 2022 dibuat lebih sederhana dan bermakna.
 
Menurut Dr R Muktiono Waspodo SPD, MPD, Widya Prada Utama Direktorat PMPK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), semangat yang dibawa dalam Rapor Pendidikan dan Program Perencanaan Berbasis Data ini tidak terjebak pada masalah administratif.
 
Karena itu sumber  yang digunakan hanya Asesmen Nasional (AN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa ada pengisian borang-borang tambahan lain.
 
“Ini berbeda dengan sebelumnya dimana banyak sumber yang dipakai serta melakukan pengisian borang berkali-kali,” terang Muktiono Waspodo saat menjadi pembicara Bimtek Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur pada Rabu (25/5/2022).
 
 
 
Selain sumbernya yang dibuat efektif, hasil evaluasi yang didapat hanya 1 tapi lengkap yakni rapor pendidikan. Ini berbeda dengan sebelumnya, dimana  hasil evaluasinya beragam.
 
Selain itu, di rapor pendidikan ini akan mengukur hal yang kunci yakni mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Berbeda dengan sebelumnya yang mengukur beragam hal.
 
“Sejak awal kebijakan Merdeka  Belajar ini mencita-citakan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan bagaimana menciptakan pendidikan yang merata,” tegasnya.
 
“Kita ingin lebih terfokus dengan adanya Rapor Pendidikan, data yang ada dan perencanaan berbasis data yang lebih fokus, sehingga kegiatannya lebih bermakna karena mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait peningkatan mutu pendidikan,” imbuhnya.
 
Dijelaskan Mukti, perencanaan berbasis data itu adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah menyusun kegiatan peningkatan agar pembelajaran berdasarkan fakta.
 
Caranya, dengan mengidentifikasi  masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan.
 
Selain itu juga melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembalajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Serta melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah APBD.
 
Dalam proses perencanaan berbasis data, ada 6 langkah yang harus dilakukan.
 
Pertama, menganalisis profil sekolah, kemudian menganalisis akar masalahnya serta merumuskan program dan kegiatan.
 
Selanjutnya program dan kegiatan ini dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran SKPD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Langkah selanjutnya tentu melihat pelaksanaan kegiatan dari tiap perencanaan yang dibuat serta memonitor dan mengevaluasinya.
 
Susi Anto, ST, MPd, pemateri dari BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan tentang pemanfaatkan Profil dan Rapor Pendidikan.
 
Bagi satuan pendidikan, Rapor Pendidikan ini bisa menjadi alat untuk evaluasi diri atas capaian yang dilakukannya.
 
“Dimana nanti capaian-capaian dari profil dan rapor pendidikan ini menjadi alat untuk mengelaborasi permasalahan berikut akar-akar agar sekolah bisa menentukan program-program yang dituangkan dalam rencana kerja,” terang Susi Anto.
 
Sementara bagi pemerintah daerah, rapor pendidikan ini bisa juga dipakai untuk mengevaluasi diri secara mandiri dan bagian dari perencanaan.
 
Rapor pendidikan ini juga bisa dipakai untuk mengevaluasi eksternal yakni digunakan untuk evaluasi pendidikan daerah.
 
Terkait hal ini, Kemendikbud Ristek  sudah menjalin komunikasi dengan Kemendagri terkait standar pelayanan minimal agar memasukkan indikator-indikator yang ada dalam rapor pendidikan untuk menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan.
 
Lalu, pihak eksternal kedua adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN).
 
“Harapannya Rapor pendidikan menjadi alat untuk reakreditasi sekolah oleh BAN.  Agar BAN bisa fokus melakukan visitasi kepada sekolah dengan kriteria tertentu,” katanya.
 
Untuk sekolah yang rapor pendidikan sudah stabil bahkan meningkat, mungkin tidak perlu divisitasi.
 
"Jadi sumber daya asesor di BAN bisa difokuskan pada sekolah tertentu. Dan tidak harus semua sekolah selalu diakreditasi, Karena cukup data rapor pendidikan bisa digunakan dasar untuk re-akreditasi,” tukasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Buku Panduan Capaian Hasil Asesmen Nasional untuk Satuan Pendidikan)

Tags: