SMP Swasta Surabaya Kekurangan Siswa, Mendikbud akan Siapkan Aturan Detail PPDB

Redaksi 25 Agustus 2018

Jumlah siswa SMP swasta di Surabaya selama tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Terparah terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang menerapkan sistemzonasi.

Kondisi ini disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang didampingi juga oleh Kepala LPMP Jawa Timur Bambang Agus Susetyo saat audiensi dengan perwakilan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) JawaTimur, Minggu (19/8/2018). 

Muhammad Kholil, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Surabaya, mengatakan PPDB SMP di Kota Surabaya telah merugikan sekitar 270 SMP swasta. “Penurunan jumlah siswa yang mendaftar di SMP swasta sangat tajam. Jam mengajar guru jadi berkurang dan ini berdampak pada kesejahteraan mereka,” ungkapnya.

Kholil juga berpendapat PPDB SMP 2018 di Surabaya kurang transparan. Data resmi mengenai PPDB sekolah negeri belum dikeluarkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Padahal, mereka sudah mengirim surat pernyataan sikap kepada Pemkot dan DPRD Kota Surabaya agar data tersebut segera dirilis.

“Kami memintaMendikbud untuk membantu mencari solusi agar sekolah negeri dan swasta di Surabaya iniseimbang,” ujarnya.

Sementara itu, Erwin Darmogo selaku Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya memaparkan siswa yang tertampung di SMP swasta pada PPDB 2018 ini berjumlah 12.200 siswa. Padahal, lulusan SD mencapai 44.000 siswa dan angka ini naik dibanding tahun 2017 yaitu 42.000 siswa.

Dari tahun ketahun, jumlah siswa SMP swasta mengalami penurunan. Gambarannya seperti data berikut pada 2015 hingga 2016 siswa SMP swastaberjumlah 20.779 orang, pada 2016 - 2017 berjumlah 19.455 siswa, pada 2017 - 2018 mencapai 18.299 siswa, pada 2018 - 2019 tertampung 12.215 siswa.

“Kami memperkirakan ada 30.000 hingga 31.000 siswa tertampung di sekolah negeri,” tegas Erwin.

Sisanya, yaitu sekitar 12.200 siswa terbagi ke 270 SMP swasta. Tentu ini membuat ketimpangan jumlah siswa antara SMP negeri dan swasta.

Mendikbud menjawab pihaknya tidak memperoleh laporan bahwa saat ini SMP swasta di Surabaya kekurangan siswa. Meski demikian, Mendikbud berjanji untuk memediasi MKKS SMP swasta Surabaya bertemu denganWali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan.

Di samping itu, MKKS SMP swasta juga meminta adanya kejelasan tentang aturan PPDB 2019/2020 mendatang. Terutama adanya ketegasan kementerian agar pemkot patuh terhadap aturan dalam pelaksanaan PPDB.

Mendikbud menjawab pihaknya akan menyiapkan aturan lebih terperinci soal PPDB, termasuk kuota dan zonasi serta menyiapkan aturan untuk moratorium sekolah negeri dan swasta sesuai kondisi daerah. (Bagus Priambodo)

 

Tags: