Seharusnya Mengurus Kenaikan Pangkat Guru Itu Mudah

Redaksi 26 Maret 2020

Sidoarjo - Kenaikan pangkat adalah impian setiap abdi negara, termasuk para guru yang mengabdi di sektor pendidikan.

Namun, tak sedikit guru-guru yang tak tahu bagaimana caranya mengurus kenaikan pangkat. Karena ketidaktahuan itu, mereka kerap kali gagal dalam penilaian untuk kenaikan pangkat.

Hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber, Prof. Hari Amirullah Rahman dalam sosialisasi penilaian angka kredit (PAK) jabatan  Fungsional Guru Golongan Ruang IV/b ke Atas. Kegiatan ini digelar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim pada 26 Februari hingga 28 Februari 2020 silam di Hotel Utami, Sidoarjo.

Prof. Hari sebagai salah satu anggota tim penilai angka kredit guru dari pusat (Kemendikbud) mengatakan, berdasarkan gambaran hasil penilaian pada 2017, dari 29 ribu guru yang dinilai untuk naik pangkat dari 4b ke 4c, yang lolos atau memenuhi nilai angka kredit sebesar 12 seperti dipersyaratkan di Peraturan Men PAN RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, hanya sekitar 17 persen.

“Dari 17 persen itu, sebagian besar yang lolos juga merupakan mereka yang mengulangi penilaian karena di penilaian sebelumnya gagal,” ujar Prof. Hari.

Dia mengaku miris melihat fakta tersebut. Pasalnya, aturan kenaikan pangkat sebenarnya sudah ada sejak 2009. Seharusnya, dengan mempelajari peraturan yang ada, guru bisa lebih mudah mengurus kenaikan pangkatnya.

“Tapi banyak yang belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Ada yang tidak punya berkas apa-apa. Ada juga yang berkasnya banyak sekali, tetapi tidak tertata,” sambungnya.

Dalam forum tersebut, narasumber mengatakan kepada para peserta bahwa untuk mengurus kenaikan pangkat dari 4b ke 4c, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh para guru.

Pertama adalah berkas unsur pembelajaran yang diambil dari PKG (Penilaian Kinerja Guru). Memang saat ini ada beberap versi PKG. Di antaranya adalah PKG Permenpan, PKG Pusbang Prodik, serta PKG 360 derajat yang penilaiannya melibatkan siswa, orangtua, teman sejawat, serta komite sekolah.

“Tidak usah bingung harus dipakai yang mana. Untuk guru, semua boleh dipakai,” katanya kepada para peserta.  

Kedua, dia menegaskan bahwa untuk mendapatkan kenaikan pangkat, nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) harus mencapai 100 persen.

Ketiga, guru harus menyertakan pula Laporan Pengembangan Diri serta Laporan Karya Inovatif.

“Untuk laporan karya inovatif, publikasi ilmiah dalam bentuk PTK dan artikel jurnal harus ada,” tegasnya.

Terakhir, dia memastikan bahwa untuk mendapatkan kenaikan pangkat, setidaknya guru juga tak ragu-ragu meminta bantuan dari orang yang tepat, misalnya dari kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun Dinas Pendidikan.

“Bantuan ini bukan dalam arti negatif ya. Intinya, jangan sampai guru ini dalam ketidaktahuannya, langsung meminta kepada orang lain yang tidak kompeten,” bebernya.

Menurut dia lagi, pemerintah sebenarnya memahami bahwa di lapangan, guru-guru kerap mengalami kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat.

“Karenanya pemerintah melalui GTK, berusaha keras agar guru-guru semakin memahami PKG. Salah satunya yang lewat sosialisasi seperti saat ini,” pungkasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image) 

Tags: