Sambut Merdeka Belajar, ini yang Harus Dilakukan LPMP

Redaksi 04 Februari 2020

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat gebrakan baru dengan menelurkan konsep Merdeka Belajar.  Dalam kebijakan baru ini, ada empat hal yang utama.

Pertama, Ujian Nasional (UN) akan digantikan dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum, dan survei karakter.

Asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik didasarkan pada praktik terbaik tes PISA.  Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11.  Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

Kedua, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah.  Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.

Ketiga, Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP). Menurut Mendikbud, RPP cukup dibuat satu halaman. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.

Keempat, dalam penerimaan peserta didik baru(PPDB) sistem zonasi diperluas

Menurut pelaksana tugas (Plt) Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud RI, Haris Iskandar PhD, kebijakan Merdeka Belajar ini harus dipahami dengan benar oleh para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), agar dapat diimplementasikan secara tepat.

Hal itu disampaikan Haris Iskandar saat melayani audiensi dengan para Kepala LPMP yang tergabung dalam Paguyuban Kepala LPMP. Pertemuan itu digelar di Kemdikbud Jakarta, akhir Januari 2020 lalu.

Haris mengatakan, LPMP harus mempelajari dan memahami sebaik-baiknya apa yang dimaksud dengan konsep Merdeka Belajar serta implementasinya dalam kebijakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), USBN (Ujian sekolah Berbasis Nasional), UN (Ujian Nasional), serta PPDB sistem zonasi.

“Tolong dipelajari regulasi-reguliasi yang sudah dikeluarkan, lalu sosialisasikan,” kata Haris Iskandar.

Haris Iskandar juga meminta LPMP mengawal serta mendampingi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar tersebut.

Secara khusus, terkait dengan penghapusan USBN sekolah dasar, LPMP berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan ujian diserahkan kepada sekolah.

“Jangan ada ujian sekolah yang dibuat berbasis daerah, misalnya dengan sebutan USBD, yang mengondisikan atau mewajibkan sama untuk semua sekolah dalam satu daerah. Berikan kepercayaan dan fleksibilitas tinggi kepada sekolah dan jangan meremehkan kemampuan guru serta kepala sekolah,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Plt Sesditjen Paud Dikdasmen Kemdikbud Ri, Dr Sutanto.

Dia menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan merdeka belajar, LPMP berperan menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Karena itu, LPMP jarus memastikan agar kebijakan-kebijakan yang termaktub dalam konsep merdeka belajar dapat terlaksana, khususnya terkait penghapusan USBN, Ujian Sekolah, dan PPDB.

“Lakukan pendampingan dan monitoring, dan buat laporannya ke pusat,” katanya. (Bagus Priambodo/Narasi bersumber dari notulasi kegiatan di atas/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: