Rapor Pendidikan Bukan untuk Menghukum & Mencari Kesalahan

Redaksi 31 Mei 2022

Posisi Rapor Pendidikan dan Perencanan Berbasis Data dalam kebijakan Merdeka Belajar bukanlah perangkat untuk menghukum dan mencari kesalahan lembaga pendidikan.
 
Hal ini ditegaskan Dr R Muktiono Waspodo, Widya Prada Utama Direktorat PMPK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) saat menjadi pemateri Bimtek Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur pada Rabu (25/5/2022).
 
Menurut Muktiono  Waspodo, hadirnya rapor pendidikan sebagai episode ke-19 program Merdeka Belajar bertujuan memberikan data yang sebenarnya dan mengidentifikasi akar permasalahan serta merefleksikan capaian pendidikan.
 
“Rapor pendidikan harus menjadi bahan-bahan diskusi untuk menjawab masalah-masalah dalam lingkup sekolah. Tentu diskusi yang konstruktif  dan sifatnya mencari solusi. Data yang tersajikan akan terlihat, teridentifikasi dan pada akhirnya terumuskan akar masalahnya sehingga ada semangat untuk pembenahan kongkritnya dalam perencanaan berbasis data,” terang Muktiono di acara yang diikuti para pejabat fungsional di lingkungan BBPMP/BPMP Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah. 
 
 
 
Susi Anto, ST, MPd, pemateri dari BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta menambahkan, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data juga tidak dimaksudkan untuk memberikan peringkat pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
 
Ini menarik karena selama ini masih ada pemikiran khas masyarakat Indonesia yang suka memberikan peringkat kepada siswa maupun sekolah.
 
“Khas orang tua Indonesia  itu sering kali berpikir, anakku rangking berapa. Padahal di rapor pendidikan ini tidak ada maksud dan tidak diinginkan untuk pemeringkatan satuan pendidikan dan pemeringkatan capaian daerah,” terangnya.
 
Kenapa  tidak ada peringkat?
 
Dijelaskan Susi karena satuan pendidikan dan pemerintah daerah itu unik. “Mereka punya karakter, permasalahan serta sumber daya yang berbeda. Menjadi tidak adil untuk diperingkatkan karena memang tidak apple to apple,” terangnya.
 
Sebagai komitmen dari ini, rapor pendidikan ini hanya bisa diakses oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sekolah lain atau pemerintah daerah lain tidak bisa mengakses data tersebut.
 
Bahkan pemerintah daerah juga  tidak bisa mengakses data per sekolah binaannya, namun hanya bisa melihat agregat sekolah binaannya.
 
“Misalnya saya kepala dinas, tidak bisa melihat capaian-capaian sekolah di bawah kendali saya. Data sekolah yang bisa akses ya sekolah tersebut. Seperti SMPN 1 Yogya, hanya bisa akses data sendiri, tidak bisa lihat data sekolah lain,” terangnya. 
 
“Kepala dinas pendidikan Kota Yogyakarta juga hanya bisa mengakses data wilayahnya sendiri, tidak bisa mengakses data per sekolah binaannya. Yang bisa dilihat hanya agregat sekolah binaannya,” terang Susi Anto.
 
Meski ada capaian per sekolah dan pemerintah daerah, capaian ini juga tidak bisa dibanding-bandingkan. Bahkan, data sekolah serupa atau daerah serupa juga tidak bisa diakses.
 
Di bagian lain, Dr R Muktiono Waspodo juga mengingatkan tentang visi pendidikan Indonesia yang telah dirumuskan Kemendikbud Ristek yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
 
Menurutnya, untuk mewujudkan Pelajar Pancasila itu tidaklah mudah. “Tentu tantangan begitu besar. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan ini adalah mendorong perencanaan berbasis data yang berorioentasi juga pada peningkatan kualitas mutu pendidikan,” terangnya. 
 
Dijelaskan Mukti, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Dan di sini dibutuhkan peran keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha/industri dan masyarakat.
 
Pendidikan berkualitas dapat terlihat juga dari angka partisipasi tinggi (lebih dari 95 persen) di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan lebih 70 persen pada jenjang pendidikan tinggi.
 
Selain itu juga mendorong pembelajaran siswa dengan hasil belajar berkualitas. Indikatornya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi dan lebih 90 persen tingkat penempatan kerja.
 
Selain itu harus ada distribusi yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
 
"ini tentunya juga berkaitan dengan perencanaan data dan rapor pendidikan sebagai sumber informasi," tukasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: