Program Sekolah Penggerak Diukur Keberhasilannya Setiap Minggu

Redaksi 04 Agustus 2022

Apel pagi pada Senin lalu (1/8/2022) menjadi sarana Plt Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur Dr Rizqi untuk mengevaluasi dan memberikan arahan jajarannya.
 
Di kegiatan yang diikuti seluruh Widyaprada dan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Timur itu Rizqi mengingatkan tentang tugas dan fungsi pokok BBPMP yang sebelumnya bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
 
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang sudah diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sejak 1 Februari 2021.
 
Dikatakan Rizqi, Program Sekolah Penggerak ini diukur keberhasilannya setiap minggu, dimulai dengan pelaksanaan Program Management Office (PMO) dengan  kabupaten/kota. 
 
Kemudian bukti  BBPMP mengawal bantuan pemerintah daerah seperti memberikan pendampingan, sudah memberikan proses pembiayaan dan sudah melakukan evaluasi terhadap aktivitas di sekolah penggerak.
 
Rizqi mempersilahkan jika memang memungkinkan adanya pertemuan terkait hal-hal tersebut dengan pemda.
 
“Kalau memang memerlukan bentuk instrumen evaluasi  yang berupa harus pertemuan terkait dengan mengisi dan kemajuan. Silakan. Sehingga  kita bisa beri progres ke PMO pusat,” ujar Rizqi.
 
Ingin tahu lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi? Baca Leading and Managing A Differentiated Classroom by Carol Ann Tomlinson and Marcia B. Imbeau dan terjemahannya di sini
 
Unduh SE Mendikbudristek No 7 Th 2022 ttg Diskresi SKB 4 Menteri ttg Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 di sini
 
 
Seperti diketahui, keberhasilan Program Sekolah Penggerak (PSP) sangat ditentukan oleh Program Management Office di masing-masing level.  Ketika PMO tidak berjalan, maka berpotensi pada kegagalan PSP.
 
PMO nantinya akan melakukan standarisasi proses dari program dan mengoordinasikan penggunaan bersama sumber daya, metodologi, peralatan dan teknik.
 
Hal itu akan berlaku di setiap proses mulai dari perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian isu strategis dan resiko-resiko yang timbul hingga pembuatan laporan.
 
Dalam pelaksanaannya, PMO akan dilakukan secara berlevel dan berjenjang, mulai dari paling bawah tingkat sekolah, daerah, UPT hingga level pusat.
 
Hal penting lain yang menjadi perhatian Rizqi yakni terkait Asesmen Nasional yang akan dimulai September 2022 mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK.
 
Terkait hal ini, BBPMP Provinsi Jawa Timur sudah melakukan sosialisasi berbentuk formulir dan aplikasi dapodik terbaru.
 
“Kami sudah berusaha updating data di antaranya adalah bagaimana menata sekolah untuk melaksanakan Asesmen Nasional apakah dia menumpang, mandiri atau mandiri ditumpangi,” katanya.
 
Terkait Asessmen Nasional ini, update data harus sudah selesai pada 31 Agustus 2022, sama halnya untuk program perencanaan berbasis data.
 
Di kesempatan itu Rizqi juga memberikan arahan terkait Kurikulum Merdeka yang kini sudah mulai diterapkan di sekolah.
 
Rizqi pun berpesan kepada seluruh Widyaprada dan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Timur untuk terus melakukan langkah taktis  untuk meningkatkan capaian sekolah yang sudah melakukan aktivitas dalam komunitas belajar.
 
Rizqi juga mengingatkan tentang  Perencanaan Berbasis Data yang harus sudah tuntas pada tanggal 31 Agustus tahun ini bersamaan dengan pengajuan program dan kegiatan, termasuk data pokok pendidikan (dapodik).
 
“Ketika 31 Agustus belum terupdate perencanaan maupun anggaran, maka semua proses baru dilaksanakan satu tahun kemudian,” tegas Rizqi. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: