PPDB Sistem Zonasi Wujudkan Kelas Heterogen

Redaksi 22 Januari 2019

Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diberlakukan Pemerintah Indonesia sejak 2017. Saat ini, pemerintah menerapkan kembali sistem tersebut dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018.

Kebijakan ini ditetapkan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri. Diatur dalam permendikbud tersebut, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Jumlahnya minimal 90 persen dari total peserta didik yang diterima. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kewenangan kepada pemda untuk membuat peraturan teknis PPDB sistem zonasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tentu saja, sejauh tidak bertentangan dengan Permendikbud. 

Kemendikbud memahami keadaan geografis Indonesia yang berbeda-beda. Maka, penetapan zonasi tidak dapat dibuat dengan standar Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 

“Prinsipnya, mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah tanpa menggunakan nilai sebagai indikator seleksi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. 

Penetapan radius zona terdekat ini harus didasarkan pada dua hal. Pertama, jumlah anak usia sekolah di suatu daerah, dan kedua, jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah. 

Untuk itu, pemda harus melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah (MKKS) ketika membuat penetapan radius zona terdekat. Pemda yang wilayahnya saling berbatasan dapat membuat kesepakatan secara tertulis mengenai ketentuan persentase dan radius zona terdekat untuk sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota. 

Mendikbud memberikan dispensasi bagi dinas pendidikan kota/kabupaten atau provinsi jika ada halangan dalam penerapan permendikbud ini. Mereka dapat mengajukan surat tertulis mengenai kesulitannya kepada Kemendikbud. Berikutnya, surat pengajuan akan disetujui melalui unit kerja terkait. 

Platform radius zona terdekat 

Terkait PPDB, Pemda wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas permendikbud. Kebijakan daerah ini harus berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabillitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, seperti sekolah keagamaan. 

Setiap pemda sebaiknya mempunyai platform untuk penetapan radius zona terdekat. Termasuk merevisi permendikbud tentang sistem zonasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 lalu.

Hal ini disebabkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018, pelaksanaan sistem zonasi sudah melampaui wilayah administrasi. Maka, perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi untuk menetapkan zona. 

Pemetaan kebutuhan siswa 

Melalui sistem zonasi ini, proyeksi atau pemetaan kebutuhan siswa oleh pemda melalui kepala dinas pendidikan akan lebih mudah dicapai. Perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa pun sudah dapat dibuat jauh hari sebelum PPDB berlangsung. 

“Belum semua pemda memetakan anak usia sekolah dan jumlah rombel sekolah negeri yang ada di wilayahnya,” ujar Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan. 

Padahal, pemetaan itu akan membantu pendistribusian siswa-siswa di daerah. Sebagai contoh, terdapat tiga SD negeri yang posisinya berada di empat kelurahan. Tercatat, jumlah rombelnya melebihi 90 persen dari total keseluruhan peserta didik yang semestinya diterima. 

Mengacu pada konsep pemetaan kebutuhan siswa, maka wilayah zonasi dapat diperkecil menjadi tiga kelurahan saja. Atau, menambah sekolah lagi dalam cakupan wilayah tersebut agar semua anak bisa tertampung. 

Seperti diketahui, PPDB dengan sistem zonasi ini menggantikan sistem lama, yaitu sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB). Dalam PSB, calon peserta didik diterima berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM). 

Namun, ada kekurangan pada sistem PSB yaitu soal ketidakmerataan pendidikan. Siswa yang pandai akan berkumpul di satu sekolah unggulan sehingga memunculkan anggapan adanya sekolah favorit dan tidak. 

Sistem zonasi diterapkan bertujuan untuk menghapus stigma tersebut. Di samping itu, kebijakan ini juga akan menjamin pemerataan akses pendidikan dan mendorong kreativitas pendidik dalam kelas heterogen. “Populasi dalam sebuah kelas itu semestinya heterogen. Jika homogen, berarti itu bukan kelas,” tegas Mendikbud. 

Tujuan lainnya adalah mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. “Ini terkait dengan pemahaman Tri Pusat Pendidikan. Terselenggaranya pendidikan terhadap anak merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat,” terang Mendikbud.

Sistem zonasi juga bertujuan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan sekolah, khususnya sekolah negeri. Termasuk, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. 

Bagi pemda, kebijakan ini dapat membantu dalam memberikan bantuan atau afirmasi agar lebih tepat sasaran. Baik bantuan itu berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. (Jendela Pendidikan: XXVI/Agustus 2018 - DES/ditulis ulang oleh Bagus Priambodo/Marta Nurfaidah)

Tags: