Permasalahan Serius Pendidikan di Indonesia

Redaksi 09 Juni 2019

Dalam sharing knowledge pada Rabu (29/5/2019), Kepala Seksi SI, Maryono didampingi anggota Satgas Dapodik 2018, Wahsun, menyampaikan beberapa permasalahan serius pendidikan yang tidak hanya melanda Jawa Timur, namun sudah menjadi masalah nasional karena dianggap merugikan keuangan negara dan masyarakat

Tiga diantaranya adalah menjamurnya sekolah abal-abal, status siswa ganda dan kasus regrouping sekolah

Terkait sekolah abal-abal penerima dana BOS di Jawa Timur, setelah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tim Akreditasi Sekolah dan tim LPMP Jawa Timur turun ke lapangan untuk cek TKP (Tempat Kejadian Peristiwa) ternyata sekolah tersebut telah tutup, dan melalui sinkron ke dapodik,  parahnya sekolah tersebut masih mendapat kucuran dana BOS

Sejak 2018 lalu LPMP Jawa Timur memang telah diberi amanah oleh Kemdikbud utk melihat sekolah-sekolah yg tutup di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur

Sebenarnya kecarutmarutan ini tidak hanya di Jawa Timur, tetapi yg dijadikan adalah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur yang secara kuantitas termasuk dua yang terbanyak

Terdapat juga kasus regrouping sekolah. Satu sekolah sudah ditutup namun yang lainnya belum/tidak ditutup

Lalu masalah lain penyumbang kerugian berlipat subsidi BOS adalah kucuran dana untuk siswa ganda

Jadi kebobolan dana BOS terbesar sebenarnya disebabkan 2 hal, sekolah abal-abal penerima BOS dan menjamurnya status siswa ganda

Di Jawa Timur sendiri, ada kabupaten/kota yang selama 2 tahun belum melakukan sinkronisasi data sekolah di wilayahnya

Akibatnya, data terbaru pada 21 Mei 2019, di triwulan kedua tahun ini sekolah-sekolah yang datanya belum sinkron tersebut bila diabaikan begitu saja masih akan tetap menerima BOS

Perkembangan baiknya, Tahun 2019 ini LPMP (termasuk LPMP Jawa Timur) memiliki kewenangan menutup sekolah abal-abal tersebut melalui fitur penon-aktifan sekolah di aplikasi dapodik dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau cabang dinas pendidikan provinsi

Alhasil, selama 2019 LPMP Jawa Timur telah menutup sebanyak 35 sekolah abal-abal

“Misal ada sekolah yang masuk kategori sekolah tidak sinkron dalam 3 semester, lalu dicek ke operator dinasnya ternyata operator dinas memang info kalau sekolah tersebut sudah tutup, ya kita tawarkan, mau dinas yang nutup atau LPMP yg nutup, biasanya dinas tidak berani, ya akhirnya LPMP yg nutup,” ungkap Maryono

Ia menekankan, meski tren positifnya LPMP telah memiliki kewenangan tersebut, tetap disarankan yg menutup sekolah-sekolah fiktif tadi adalah dinas pendidikan kabupaten/kota  dan cabang dinas provinsi

Mengenai temuan data siswa ganda penyebabnya adalah siswa yang termutasi ke sekolah lain, namanya tidak dihapus di sekolah lamanya

Akhirnya tidak hanya sekolah baru dari siswa tersebut yang menerima dana BOS, sekolah awalnya pun menerima, akibatnya terjadi kucuran dana bos ganda

“Bila diasumsikan ada sekitar 803 siswa di Jatim, anggap saja semuanya jenjang SD, jadi sama dengan 800 ribu kali 803, itu sudah kerugian yang besar buat negara dan rakyat, belum lagi diprovinsi yang lain,” imbuh Maryono

Salah satu kebijakan terbaru lain sebagai solusi agar pemanfaatan dana BOS tepat sasaran, melalui pemanfaatan aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) online yang praktiknya akan dimulai di bulan Oktober nanti

Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi SI juga menyampaikan, 3 kegiatan utama LPMP Jawa Timur tahun ini, diantaranya pengumpulan dan pemetaan data mutu, supervisi pendidikan dan bimbingan teknis (bimtek) penguatan sekolah model SPMI dan sekolah rujukan

Ia menuturkan, untuk  pemetaan mutu akan ada bimtek fasilitator nasional (fasnas) pemetaan mutu dan bimtek fasilitator daerah (fasda)

Fasnas pemetaan mutu membutuhkan unsur dari fungsional tertentu (widyaiswara) dan staf struktural masing-masing 2 orang (Bagus Priambodo)

Tags: