Perencanaan Berbasis Data Harus Tuntas 31 Agustus 2022, Ini Resikonya Jika Tak Tercapai

Redaksi 04 Agustus 2022

Plt. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur Dr. Rizqi meminta kepada jajarannya untuk memastikan seluruh sekolah di Jawa Timur, mulai dari PAUD hingga SMA sudah melakukan Perencanaan Berbasis Data (PBD).
 
Perencanaan Berbasis Data ini akan dijadikan dasar menyusun rencana kegiatan dan anggaran di masing-masing satuan pendidikan.
 
Hal ini diungkapkan Rizqi saat memberi pengarahan di apel pagi yang dihadiri seluruh Widyaprada dan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Timur, pada Senin lalu (1/8/2022).
 
Dikatakan Rizqi, Perencanaan Berbasis Data ini harus sudah tuntas pada tanggal 31 Agustus 2022 bersamaan dengan pengajuan program dan kegiatan, termasuk data pokok pendidikan (dapodik).
 
“Ketika 31 Agustus belum terupdate perencanaan maupun anggaran, maka semua proses baru dilaksanakan satu tahun kemudian,” tegas Rizqi.
 
Ingin tahu lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi? Baca Leading and Managing A Differentiated Classroom by Carol Ann Tomlinson and Marcia B. Imbeau dan terjemahannya di sini
 
Unduh SE Mendikbudristek No 7 Th 2022 ttg Diskresi SKB 4 Menteri ttg Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 di sini
 
 
Rizqi mencatat sampai dengan Senin (1/8/2022) masih ada satu kabupaten yakni Madiun yang sudah satu bulan lebih belum bisa mengakses rapor pendidikan.  Padahal, di laporannya sudah mempunyai akun belajar.id.
 
“Logikanya seharusnya sudah bisa mengakses rapor pendidikan di kabupaten/kota,” katanya.
 
Rizky pun memerintahkan kepada tim Perencanaan Berbasis Data BBPMP Provinsi Jawa Timur untuk memastikan hari itu juga permasalahan di Kabupaten Madiun sudah selesai.
 
Diterangkan Rizqi, Perencanaan Berbasis Data ini diukur dari adanya aktivitas di setiap satuan pendidikan. Di Jawa Timur, ada sekitar 62.000 satuan pendidikan dari PAUD hingga SLB yang menjadi sasaran Perencanaan Berbasis Data.
 
“Saat ini prosentase sekolah yang sudah memanfaatkan PBD melalui rapor pendidikan masih 50 persen lebih sedikit atau sekitar 51-52 persen,” terang Rizqi.
 
Hal ini menjadi tantangan BBPMP Provinsi Jawa Timur untuk bisa mendorong satuan pendidikan melaksanakan perencanaan berbasis data,
 
Rizqi pun meminta jajarannya untuk memastikan ke dinas pendidikan bahwa semua bisa mengakses rapor pendidikan.
 
“Koordinasi dengan dinas pendidikan agar satuan pendidikan seluruhnya sesuai kewenangan kabupaten/kota propinsi sudah melaksanakan PBD  (perencanaan berbasis data) yang nanti akan tergambar dalam DAK (Dana Alokasi Khusus) nonfisik,” tegas Rizqi.
 
Rizqi juga meminta ada kolaborasi tim dalam perencanaan berbasis data terutama dalam mengatasi masalah teknis seperti akun belajar.id yang belum aktif.
 
“Silakan berkooordinasi dengan operator dan sebagainya sehingga semua sekolah kabupaten/kota di Jatim bisa mempunyai akses untuk akun pembelajaran belajar.id, sehingga untuk mengakses rapor pendidikan sudah tidak ada kendala,” sarannya.
 
Untuk melancarkan hal ini, Rizqi mengundang semua tim teknis dan akademik di BBPMP Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama konsultan ahli di bidang penjaminan mutu Pendidikan mendiskusikan masalah-masalah yang ada.
 
“Mudah-mudahan apa yang masih menjadi target  kita seperti Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data maupun akun belajar.id  bisa didiskusikan dengan mereka dan pada akhirnya sudah ada langkah-langkah,” harapnya.
 
Seperti diketahui, Perencanaan Berbasis Data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah menyusun kegiatan peningkatan pembelajaran berdasarkan fakta.
 
Caranya, dengan mengidentifikasi  masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan.
 
Selain itu juga melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Serta melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah APBD.
 
Dalam proses perencanaan berbasis data, ada enam langkah yang harus dilakukan.
 
Pertama, menganalisis profil sekolah, kemudian menganalisis akar masalahnya serta merumuskan program dan kegiatan.
 
Selanjutnya program dan kegiatan ini dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran SKPD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Langkah selanjutnya melihat pelaksanaan kegiatan dari tiap perencanaan yang dibuat serta memonitor dan mengevaluasinya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: