Penerbitan SK Jabatan Fungsional Guru, Jadi Kewenangan Kepala Daerah & PPK

Redaksi 26 Maret 2020

SidoarjoTerhitung mulai Oktober 2019 lalu, kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Jabatan Fungsional Guru, dilimpahkan kepada kepala daerah serta PPK di masing-masing daerah  atau kepada pejabat yang ditunjuk.

Sayangnya, menurut Nita Isnaeni, Kepala Seksi Penilaian Kinerja dan Pengembangan Guru SMP di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar GTK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masih banyak guru yang belum mengetahui informasi ini sehingga kerap kali ‘salah alamat’ ketika hendak mengurus kenaikan jabatan.

Nita mengatakan, sebelumnya telah terbit Surat Edaran nomor 21518/A3.3/KP/2019 tentang Penerbitan Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru. Disebutkan di surat edaran tersebut, mulai Oktober 2019, Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsinal Guru Madya Pangkat Pembina TK.1, golongan ruang IV/b ke atas, ditetapkan oleh gubernur bagi guru SMA/MA, SMK/MAK, serta oleh bupati/wali kota bagi guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/Mts. Sedangkan bagi guru di lingkungan kementerian lain, ditetapkan oleh PPK masing-masing atau pejabat yang ditunjuk.

“Tapi masih ada dinas pendidikan di tingkat kabupaten yang beberapa waktu lalu datang ke Jakarta untuk mengurus SK. Tentu saja sudah tidak bisa,” kata Nita di sela-sela sosialisasi penilaian angka kredit (PAK) jabatan Fungsional Guru Golongan Ruang IV/b ke Atas yang digelar LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Jatim beberapa waktu lalu di Hotel Utami, Sidoarjo.

“Meskipun lulus tahun 2012 tapi kalau PAK-nya terbit setelah September 2019, tentu saja tetap tidak bisa dilayani,” sambungnya.

Nita mengatakan, kebijakan tersebut semata dimunculkan untuk membantu guru agar lebih cepat mendapatkan SK kenaikan jabatan fungsional guru. Sebelum surat edaran itu muncul, proses pengurusan SK di pusat memakan waktu yang sangat lama karena banyaknya berkas yang harus diperiksa dan diverifikasi

“Verifikasinya pun tidak cuma dilakukan satu pihak saja. Semula kami bertugas mengeluarkan konsep PAK. Di Jakarta kemudian itu dikroscek lagi kira-kira seminggu, Kalau sudah oke, akan dibuatkan legalitas penandatanganan kepada dirjen melalui direktur, sesditjen, dan seterusnya. Setelah turun, kemudian kami serahkan ke biro SDM untuk keluarkan SK. Ini waktunya lama,” urainya.

Berangkat dari panjangnya alur itulah, kemudian muncul terobosan untuk menyerahkan wewenang penerbitan SK kepada Gubernur, Bupati/Wali kota, atau kepada PPK di daerah.

“Jadi itu alasannya. Kami harap di daerah segera bisa mengakomodir karena guru itu kan milik daerah,” pungkasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Foto Dokumentasi Kegiatan LPMP Jatim) 

Tags: