Pemkot Blitar Berhasil Sepakati Rencana Aksi Kolaborasi untuk Sukseskan IKM

12 Oktober 2022

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Sujarno M.Pd beberapa waktu lalu menggelar audiensi dengan Wali Kota Blitar.
 
Audiensi yang digelar pada 10 Oktober 2022 tersebut bertujuan untuk membahas Advokasi Pemda dalam rangka peningkatan rapor pendidikan daerah yang berbasis pada Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
 
Dalam audiensi ini, Kepala BBPMP Jawa Timur juga didampingi Dr.Toto Basuki,M.Pd, Widyaprada BBPMP Jatim, serta Catur Wahyuri, konsultan BBPMP Jatim.
 
Mereka ditemui oleh Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd yang didampingi Sekda Kota Blitar, Kepala Bappeda kota Blitar, Kepala Dinas Pendidikan kota Blitar, serta Kepala BKAD Kota Blitar.
 
Dalam audiensi tersebut, diperoleh informasi bahwa di kota Blitar masih ada 46 satuan pendidikan yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terdiri dari 1 SMP, 3 SD,  32 PAUD/TK, dan 5 PKBM.
 
Kemudian untuk capaian rata-rata SD, numerasinya masih di bawah komptensi minimum, sedangkan literasi berada pada kompetensi minimum.
 
Untuk capaian rata-rata SMP, numerasinya ada pada kompetensi minimum, sedangkan literasinya telah berada di atas minimum.
 
Kemudian untuk PAUD yang telah mencapai minimum akreditasi B sudah sebanyak 31,18 persen.
 
Sementara untuk komunitas belajar, sejauh ini baru terdaftar sebanyak 2 kombel.
 
Pemerintah daerah kota Blitar juga menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program Merdeka Belajar melalui Implementasi Kurikulum Merdeka maupun Program Sekolah Penggerak (PSP), dengan tetap mengusung platform SERENADA (Sekolah Religius, Nasional dan Berbudaya).
 
Disampaikan pula bahwa Pemkot Blitar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan setiap tahun sebesar 36 persen hingga 40 persen.
 
Anggaran itu di antaranya dipakai untuk coaching bagi satuan pendidikan calon Program Sekolah Penggerak, pengembangan kapasitas Kepala Sekolah dan Guru, Bimbingan Teknis Pembinaan Profesi (pengembangan karir), Bimbingan Teknik Pengembangan Profesi (inovasi pembelajaran), pendampingan IKM, serta  monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
 
Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga menyatakan menyambut baik program Pilot Gerakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu di Kota Blitar berbasis IKM dalam Program Merdeka Belajar, termasuk keberlanjutannya yang ditunjang dengan Peraturan Walikota.
 
Audiens ini juga berhasil menelurkan beberapa rancangan aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan hingga 2024 mendatang. Beberapa di antaranya bahkan sudah berjalan.
 
Di tahun 2022 misalnya, beberapa aksi kolaborasi yang sudah berjalan adalah Bimtek Pembinaan Profesi atau pengembangan karir, Bimtek pengembangan profesi inovasi pembelajaran, serta bimtek manajerial kepala sekolah yang bekerjasama dengan BBGP Jateng.
 
Sedangkan aksi yang akan dijalankan tahun ini meliputi penguatan manajemen satuan pendidikan berbasis PBD (Prencanaan Berbasis Data), peningkatan kompetensi satuan pelayanan khusus, penguatan satuan pendidikan pertanggunjawaban anggaran, bimtek satuan pendidikan program merdeka belajar IKM Base, dan fasilitasi draft regulasi peningkatan & pemerataan mutu pendidikan.
 
Di tahun berikutnya, 2023, aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan di antaranya bimtek penimbanaan dan pengembangan profesi, bimtek manajerial kepala sekolah dan pengawas, membangun komunitas (PAI, PAK, Guru Kelas, dan PJOK untuk jenjang SD-SMP, serta komunitas guru mapel), peningkatan kpmptensi satuan pelayanan khusus, fasilitasi sosialisasi dan pendampingan pengingkatan status akreditasi PAUD, Bimtek penguatan satuan pendidikan dalam IKM, supervisi dan pendampingan pelaksanaan IKM pada satuan pendidikan, serta kepastian pengundangan peraturan wali kota tentang peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. (Bagus Priambodo/Judul asli berita: Audiensi BBPMP Jatim - Pemkot Blitar Berhasil Sepakati Rencana Aksi Kolaborasi Untuk Sukseskan IKM/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: