Pemkab Kediri Turut Ambil Bagian Maksimalkan Pemanfaatan Program Merdeka Belajar

28 Oktober 2022

Audensi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur dengan Pemkab Kediri pada 25 sampai 26 Oktober 2022 menghasilkan win-win solution bagi isu-isu strategis pendidikan di Kediri.
 
Di hari pertama, setelah kunjungan ke SD Negeri 1 Sukorejo dan SMP Negeri 1 Pagu pelaksana IKM Mandiri, tim BBPMP Jatim melakukan audensi dengan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana beserta Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan (Plt Kepala Dinas Pendidikan Kab Kediri, Mokhamat Muhsin) dan Ketua DPRD Kab Kediri.
 
Selanjutnya disambung konsultasi teknis khusus dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun kebutuhan rencana aksi akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Perencanaan Berbasis Data (PDB).
 
Kepala BBPMP Jawa Timur, Sujarno, M.Pd yang kala itu didampingi Dr. Toto Basuki, M.Pd Widyaprada BBPMP Jatim, Dr. Amiruddin, S,Pd, MT Widyaprada BBPMP Jatim dan Catur Wahyudi Konsultan BBPMP Jatim bersama Dinas Pendidikan Kab Kediri mencoba mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di Kediri.
 
 
Ada beberapa isu (permasalahan) strategis pendidikan yang berhasil digali oleh kedua tim dan perlu segera ditangani, yakni adanya 131 satuan pendidikan yang belum IKM di Kediri, terdiri dari 12 SMP, 4 SD, 91 PAUD/TK dan 24 PKBM, kinerja numerasi dan literasi capaian rata- rata SD dan SMP masih di bawah kompetensi minimum, proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi D4/S1 baru mencapai 86,63 %, rasio pengawas dan penilik PAUD masih di bawah target nasional (skor 1,11, sementara target nasional 3,00) dan Komunitas Belajar yang terdaftar di PMM (Platform Merdeka Mengajar) hanya 13 Kombel.
 
Dari isu-isu tadi, dihasilkan beberapa solusi berupa rencana aksi pada diskusi tersebut yang mencakup Bimtek satuan pendidikan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dan literasi jenjang SD, Bimtek satuan pendidikan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dan literasi jenjang SMP, Fasilitasi dan pengendalian kualifikasi Guru TK/PAUD, Fasilitasi pendaftaran KKG masuk Komunitas Belajar pada platform Merdeka Mengajar, dan Fasilitasi untuk mendekatkan kolaborasi dengan Mitra Pembangunan sesuai kebutuhan daerah.
 
Selain itu, Pemkab Kediri juga akan mengeluarkan Peraturan Bupati untuk keberlanjutan program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
 
Penyusunan beberapa rencana aksi dari Pemkab Kediri tadi diperkuat dengan 3 komitmen yang telah mereka cetuskan.
 
Pemkab Kediri siap melaksanakan program merdeka belajar melalui implementasi kurikulum merdeka maupun program sekolah penggerak, berbasis pada muatan lokal yang mendorong satuan pendidikan melaksanakan program inklusi pendidikan.
 
Setiap tahun mereka juga mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan melalui kegiatan seperti Coaching untuk Satuan Pendidikan Calon Program Sekolah Penggerak (PSP), Pengembangan Kapasitas Kepala Sekolah dan Guru penyelenggara IKM, Bimbingan Teknis Pembinaan Profesi (pengembangan karir), Bimbingan Teknik Pengembangan Profesi (inovasi pembelajaran) melalui Panji Corpu (Panjalu Jayadi Corporate University), serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
 
Dan dengan antusias dan optimis, mereka menyambut baik program Pilot Gerakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di Kediri berbasis IKM dalam Program Merdeka Belajar yang diintegrasikan dengan program daerahnya yang didukung oleh Peraturan Bupati.
 
Audensi BBPMP Jatim tersebut ke Pemda Kediri juga menghasilkan beberapa rencana aksi kolaborasi Pemkab Kediri dengan BBPMP Jatim dan Mitra Pembangunan yang akan dilaksanakan tahun ini dan tahun depan.
 
Untuk pemanfaatan PMM, patut kita akui, saat ini Kab Kediri berada di posisi 4 nasional dengan persentase 99,05 % (Diana Triastuty/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur).

Tags: