Pemerataan Pendidikan di Jatim Lewat Penataan Zona

Redaksi 03 Agustus 2019

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru yang diberlakukan mulai tahun ini memang menuai banyak pro dan kontra. Namun, perlu diketahui bahwa sistem ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan.

Artinya, pemerintah menyadari bahwa pendidikan memang belum merata, salah satunya dalam hal fasilitas.

Merujuk data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 2 Mei 2019, jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) di Indonesia bahkan belum mencapai 50 persen.

Gambarannya, untuk tingkat SD, dari sekolah yang jumlahnya mencapai 148.805 sekolah, baru 44.893 sekolah atau sekitar 30,2 persen yang sudah menenuhi SNP.

Sedangkan tingkat SMP, dari 39.423 sekolah, baru 10.540 atau 26,7 persen sekolah yang memenuhi SNP.

Kemudian tingkat SMA, dari 13.709 sekolah, baru 3.220 sekolah atau sekitar 23,5 persen yang memenuhi SNP.

Sedangkan di tingkat SMK, dari 13.929 sekolah, baru 1.700 sekolah atau sekitar 12,2 persen yang telah memenuhi SNP.

Khusus untuk satuan pendidikan SD di Jawa Timur, saat ini masih menempati urutan kelima secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD di Jatim yang telah memenuhi SNP adalah sebesar 50,2 persen. Jawa Timur berada tepat di bawah Bangka Belitung dengan persentase 56,4 persen, Provinsi DKI Jakarta 61 persen, Jawa Tengah 63,8 persen, dan DI Yogyakarta sebesar 86,1 persen.

Sedangkan di tingkat SMP, menempati posisi ketujuh dengan persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP sebesar 30,8 persen. Di tingkat SMP ini, Jawa Timur berada di bawah Prov DI Yogyakarta (60,8 persen), Jawa Barat (45,8 persen), DKI Jakarta (44,6 persen), Jawa Tengah (41,5 persen), Sulawesi Utara (39,1 persen), dan Kalimantan Selatan (37,4 persen).

Kemudian di satuan pendidikan SMA, Jawa Timur secara nasional berada di peringkat kedelapan dengan persentase sebesar 38,2 persen. Jawa Timur berada di bawah Provinsi DI Yogyakarta (68,5 persen), Jawa Tengah (59,1 persen), DKI Jakarta (50,7 persen), Bali (47,8 persen), Sumatera Barat (43,8 persen), Bangka Belitung (43,5 persen), dan Kalimantan Selatan (41,8 persen).

Selanjutnya, untuk satuan pendidikan SMK, Jawa Timur berada di peringkat kesembilan dengan 19,5 persen satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. Lagi-lagi, provinsi DI Yogyakarta masih menempati urutan pertama terbanyak yakni dengan 51,6 persen, lalu dilanjutkan dengan Bali (35.8 persen), DKI Jakarta (31,8 persen), Bangka Belitung (31,5 persen), Kepulauan Riau (26 persen), Sumatera Barat (23,7 persen), Jawa Tengah (23,1 persen), dan Kalimantan Selatan (22,8 persen).

Madura perlu perhatian khusus

Dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, empat kabupaten di pulau Madura tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab, dari data yang ada, empat kabupaten itu umumnya menempati posisi paling rendah dalam persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP.

Di tingkat SD misalnya, kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, menempati tiga posisi terendah dengan persentase masing-masing 28,7 persen, 20,2 persen, dan 18,9 persen.

Sedangkan di tingkat SMP, kabupaten Sampang menjadi satu-satunya kabupaten di Madura yang menempati posisi terendah, yakni  5,9 persen 

Kemudian untuk tingkat SMA, empat kabupaten di Madura secara berurutan menempati posisi terendah. Rinciannya, kabupaten Pamekasan (11,7 persen), Bangkalan (8,7 persen), Sumenep (7,1 persen), dan Sampang (6,3 persen).

Terakhir, untuk tingkat SMK, empat kabupaten di pulau Madura ini juga berada di posisi terendah. Semuanya mendapat persentase sebesar 0 persen atau dengan kata lain, sama sekali belum memenuhi SNP.

Penataan berbasis zona

Untuk menyiasati belum meratanya pendidikan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penataan berbasis zona.

Dalam penataan berbasis zona ini dapat, yang ditata adalah guru serta sarana dan prasarana.

Dengan penataan guru berbasis zona, guru dengan kompetensi tertentu yang jumlahnya dianggap berlebih di sekolah tertentu, dapat ditugaskan ke sekolah lain yang membutuhkan kompetensi tersebut. Sekolah lain ini adalah sekolah yang masih berada di zona yang sama.

Sebagai contoh, di SMAN 1 Arosbaya, kabupaten Bangkalan, Madura, jumlah guru bahasa Inggris adalah sebanyak 3 orang. Padahal, kebutuhannya hanya 2 guru. Dengan demikian, dimungkinkan satu guru untuk ditugaskan mengajar ke sekolah yang masih kekurangan guru bahasa Inggris, misalnya SMAN 1 Bangkalan.

Contoh lainnya, SMAN 4 Bangkalan memiliki 3 guru kimia. Sedangkan kebutuhannya hanya 2 guru. Maka, salah satu guru itu dapat ditugaskan mengajar ke SMAN 1 Arosbaya yang masih membutuhkan satu guru kimia.

Sedangkan terkait penataan sarana dan prasarana berbasis zona, yang dilakukan dalam hal ini adalah memetakan kondisi sarana dan prasarana di masing-masing zona. Pemetaan ini akan membantu pemerintah untuk memutuskan fasilitas-fasilitas apa saja yang harus dibangun di setiap sekolah agar sarana dan prasarana pendidikan di zona tersebut dapat merata. (Bagus Priambodo/Sumber narasi: Zonasi Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019)

Tags: