Pemda Dituntut Wujudkan SPMI di Seluruh Sekolah

Redaksi 07 Agustus 2019

Pemerintah daerah dituntut untuk 100 persen mewujudkan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di seluruh sekolah di wilayahnya.

(Keterangan foto: Salah satu derap Kemdikbud melalui LPMP Jatim dalam memaksimalkan penerapan & pendampingan SPMI di sekolah-sekolah di Jawa Timur melalui Bimbingan Teknis Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Sekolah Model, dihadiri Kepala LPMP Jatim yang akan memberikan arahan & membuka kegiatan tersebut)

Dengan mewujudkan SPMI di seluruh sekolah, itu berarti pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya di sektor pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Hal ini disampaikan Dr. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, tim satgas PMP Ditjen Dikdasemen Kemendikbud, di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyegaran Fasilitator Nasional Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) 2019 yang berlangsung di Surabaya, mulai 30 Juli 2019 hingga 2 Agustus 2019.

Menurut Tuti, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) tidak akan bisa mewujudkan SPMI di seluruh sekolah di wilayahnya mengingat jumlah sekolah yang sangat besar.

Untuk melakukan itu, kata dia, LPMP harus ber-partner dengan pemerintah daerah.

Di Indonesia, baru segelintir pemerintah daerah yang sudah memastikan seluruh sekolah di wilayahnya menjalankan SPMI. Salah satunya adalah pemerintah kabupaten Trenggalek dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah.

Memang, lanjut Tuti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki TPMPD, sudah menjalankan 7 ribu sekolah model untuk melakukan SPMI, sudah mempunyai fasilitator nasional dan fasilitator daerah, serta punya aplikasi pemetaan mutu.

Namun hal itu tidak bisa menjamin seluruh sekolah dapat secara mandiri menjalankan NSPK.

“Saya berpikir begini, karena anggaran yang dikelola lebih besar di pemerintah daerah, LPMP tak akan bisa bekerja sendiri tanpa mereka, tanpa pemda. Artinya, kita gak mungkin langsung loncat ke sekolah dan menjangkau seluruh sekolah. Yang bisa melakukan adalah pemda,”  ujar Tuti.

Dia menjelaskan, dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah daerah berperan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Sedangkan LPMP, harus bekerja keras untuk mendorong pemerintah daerah melakukan hal tersebut.

“Intinya, pemerintah daerah juga punya kewajiban memastikan pelaksanaan SPMI dilakukan seratus persen, di semua sekolah di wilayahnya,” lanjutnya.

Setelah 100 persen menjalankan SPMI, kata Tuti lagi, target berikutnya adalah peningkatan mutu semua sekolah, baik sekolah model maupun sekolah imbas. Selain itu, target berikutnya adalah pemetaan mutu harus berjalan dengan baik dan disertai dengan data-data mutu yang valid.  

“Setidaknya, tiga hal itu saja dulu yang harus dikerjakan pemerintah daerah supaya usaha kita ini memberikan hasil yang optimal,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: