Pelayanan Publik Harus Sederhana, Jangan Ruwet

Redaksi 07 Juli 2019

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini.

Menurut Jusman Sihombing, Kasubbag Layanan Satuan Pendidikan ULT Kemendikbud Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, semua kementerian dan lembaga telah diinstruksikan untuk melakukan peningkatan layanan publik.

Saking mendesaknya kebutuhan itu, sampai-sampai terbitlah Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang secara khusus mengatur peningkatan kualitas pelayanan dan lomba layanan publik.

“Karena pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai-sampai diterbitkan Permenpan nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Permenpan nomor 5 tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD,” ujar Jusman di sela kegiatan pengembangan program kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) LPMP Jatim 2019 yang digelar di Surabaya.

“Prinsipnya, seperti diharapkan Presiden Jokowi, layanan publik harus sederhana, jangan ruwet. Jangan ada lagi rakyat mengeluh soal layanan publik,” sambungnya.

Peningkatan kualitas layanan publik di seluruh ULT di Indonesia memang menjadi salah satu fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini.

Di lingkup LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud sebagai publik tidak hanya masyarakat umum, tetapi termasuk juga para guru. Apalagi, harus diakui bahwa di daerah-daerah masih ada guru-guru yang memiliki keluhan terkait layanan dan jaminan yang harusnya mereka terima sebagai pendidik.

“Permasalahan-permasalahan itu diharapkan bisa dijawab dan diselesaikan di ULT di daerah-daerah. Jadi tidak  perlu guru-guru yang dari daerah, sampai harus pergi jauh-jauh ke Jakarta, ke ULT Pusat. Apalagi layanan ULT di daerah sudah terintegrasi dengan layanan ULT di pusat,” kata dia.

Berdasarkan hasil survey tahun 2017 yang pernah dilakukan oleh Kemenpan RB bekerjasama dengan swasta, nilai kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik di bidang pendidikan hanya mengalami peningkatan 1,11 persen. Sedangkan di bidang kebudayaan hanya meningkat 0,84 persen.  Dalam survey tersebut, indeks yang dipergunakan oleh Kemenpan RB dan swasta antara lain adalah prosedur pelayanan publik dan fasilitas pelayanan publik.

Kata Yusman, angka-angka hasil survey tersebut sebenarnya berkorelasi dengan perolehan Tukin (Tunjangan Kinerja). Dengan kata lain, apabila tingkat kepuasan publik meningkat, maka Tukin yang diperoleh juga akan meningkat. Artinya, setiap upaya dan kerja keras untuk meningkatkan kualitas layanan publik, akan selalu diapresiasi.  

“Tingkat kepuasan publik ini menjadi pendongkrak Tukin. Jadi kalau tahun ini bisa naik sesuai target, mudah-mudahan Tukin kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa naik sampai 90 persen,” sambungnya.

Di kesempatan ini, Yusman juga memuji kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh LPMP Jatim. Dia menyampaikan, apabila mengacu pada indikator-indikator dalam Permenpan-RB nomor 17 tahun 2017, skor yang diperoleh LPMP Jatim cukup tinggi.

“Standar penilaian yang digunakan di Jawa Timur malah kelebihan dan sudah terdokumentasi, jadi sudah bagus. Saran kami, sebaiknya publikasi terkait standar bisa lebih dioptimalkan di media-media dalam ruang yang juga mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan survey, kepuasan masyarakat pengguna layanan di Jatim juga sudah sangat bagus.,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: