Optimalkan Merdeka Belajar, BBPMP Jatim & Pemkab Sampang Siapkan Aksi Kolaborasi

21 Oktober 2022

Pemkab Sampang siap menjadi pilot project Gerakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan berbasis Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dalam Program Merdeka Belajar, termasuk keberlanjutannya yang ditunjang dengan Peraturan Bupati.
 
Di hari kedua kunjungan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Sujarno, M.Pd ke Sampang yang didampingi oleh Fadibah Setiawan, S.Pd, M.Pd, Widyaprada BBPMP Jatim, serta Catur Wahyudi, konsultan BBPMP Jatim, tersusun rencana aksi kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sampang, BBPMP Jatim dan Mitra Pembangunan.
 
Di tahun 2022 ini misalnya, beberapa aksi kolaborasi yang akan berjalan di bulan November adalah Rekaman Video dan Tagline Bupati Sampang untuk Publikasi dan Sosialisasi, Bimtek luring Pemanfaatan Dasboard Rapor Pendidikan, Bimtek luring Peningkatan Adoption Rate PMM, Pembentukan PMO (Program Management Office) untuk IKM, PBD (Perencanaan Berbasis Data) dan PSP (Program Sekolah Penggerak), dan Sosialisasi Penumbuhan Komunitas Belajar.
 
Lalu aksi kolaborasi yang pelaksanaannya ada di rentang waktu antara Oktober sampai Desember tahun ini adalah Bimtek satuan pendidikan program merdeka belajar IKM yang belum melaksanakan IKM dan IKM nya tergolong “lemah” (berkolaborasi Putera Sampoerna Foundation) dan Fasilitasi Draft Rancangan Perbup (Peraturan Bupati) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri
 
Sedangkan di bulan Desember nanti akan ada aksi kolaborasi mengenai Penetapan Kepala Sekolah pada 60 SDN di Kab Sampang.
 
Di tahun berikutnya, 2023, aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan di antaranya Bimtek pembinaan profesi (pengembangan karir), Bimtek pengembangan profesi (penumbuhan inovasi satuan pendidikan oleh Guru dan Kepala Sekolah), Perbup Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Guru dan Tendik), Membangun Komunitas PAI, PAK, Guru Kelas, dan PJOK (jenjang SD-SMP), serta Komunitas Guru Mapel (jenjang SMP), Peningkatan kompetensi Satuan Pelayanan Khusus, Fasilitasi Peningkatan proporsi guru PAUD berpendidikan S1 melalui perijinan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis Penguatan Satuan Pendidikan dalam IKM, PBD dan PSP, Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan IKM, PSP PBD melalui Dinas Pendidikan/PMO Daerah, serta Kepastian Pengundangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan.
 
Selain itu di audensi yang bertujuan mengadvokasi Pemda dalam rangka Peningkatan Rapor Pendidikan Daerah berbasis pada Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan selama 2 hari di Kab Sampang ini (20 – 21 Oktober 2022), BBPMP Jawa Timur mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemkab Sampang, diantaranya untuk tahun anggaran 2023, dukungan bagi program sekolah penggerak dan IKM (misalnya dukungan IT dan lain-lain) perlu dikoordinasikan dengan Bappeda dan Sekda.
 
Lalu untuk akselerasi IKM sebaiknya diintegrasikan dengan program inovasi yang diprakarsai oleh Pemda untuk setiap satuan pendidikan.
 
Catatan berikutnya mengenai Rancangan PerBup sebaiknya juga memuat Pemenuhan Kebutuhan Kepala Sekolah/Guru dan Regenerasi Kepala Sekolah/Guru, serta Tata Kelola Penyelenggaraan Diklat oleh Dinas Pendidikan.
 
Dan terkait kebutuhan bagi bimbingan teknis teknologi pembelajaran kelas berdiferensi, dukungan akses internet dan perangkat computer (chroom book) untuk Guru, perlu dicarikan mitra pembangunan yang relevan. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: