Mewujudkan Satu Data Melalui Dapodik 2020

Redaksi 07 September 2019

Kementerian Pendidikan telah merancang sebuah skema besar pemerataan pendidikan. Skema besar ini dikenal dengan sistem zonasi yang telah diawali dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Namun PPDB tersebut hanyalah sebagian kecil dari peta besar sistem zonasi yang dirancang pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Jawa Timur memasukkan materi mengenai zonasi mutu dalam Bimtek Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Gelombang kedua Jawa Timur.

Bimtek itu digelar selama 4 hari, yakni mulai 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 lalu di Hotel Utami Sidoarjo.

“Dalam bimtek ini ada satu materi yang sangat penting. Saking pentingnya, Kemdikbud sampai sekarang terus membahas itu juga. Yakni sistem zonasi yang kemarin sudah diawali dengan zonasi PPDB,” ujar Wahsun, satgas dapodik 2018 dan petugas pengolah data seksi sistem informasi LPMP Jawa Timur (yang saat ini telah dilantik menjadi PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran)).

Wahsun mengatakan, bimtek kali ini berbeda dari bimtek gelombang pertama yang digelar saat bulan Ramadan lalu.

“Bimtek yang gelombang pertama kemarin fokusnya ke RKAS. Kalau yang sekarang, yang gelombang kedua, fokusnya ke Dapodik versi 2020,” sambungnya.

Manik Mustikohendro, Kabid Dasar dan Menengah di Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, Dapodik adalah sebuah sistem pengelolaan data pendidikan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu untuk mewujudkan Satu Data.

“Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran,” urai Manik.

Dia menambahkan, dalam pembangunan pendidikan nasional, acuan utamanya adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Untuk mewujudkan hal tersebut, empat faktor yang harus mendapat perhatian adalah faktor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), satuan pendidikan, peserta didik, serta substansi pendidikan.

“Nah, empat faktor ini harus tergambarkan atau didukung dengan data pokok pendidikan yang sumbernya sama,” tegasnya.

Untuk mewujudkan data yang valid, telah dirancang mekanisme pengelolaan.

Pertama, data dientri oleh satuan-satuan pendidikan. Data-data itu kemudian dihimpun atau dikumpulkan oleh masing-masing direktorat jenderal yang meliputi dirjen PAUDNI, Dikdasmen, Kebudayaan, dan Bahasa.

Data-data tersebut kemudian dikelola melalui tahapan-tahapan integrasi, verifikasi dan validasi, kompilasi, serta analisis potret pendidikan.

“Dari hasil pengelolaan itu, selanjutnya dapat dilakukan pendayagunaan yang meliputi perencanaan, program pembangunan dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil-hasil ini juga menjadi feedback bagi satuan pendidikan,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: