Mereka Bukan Anak-anak Kita, Tapi Anak-anak Zaman

Redaksi 03 Maret 2020

Saat pertama disampaikan, kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, langsung menuai banyak sorotan. Terlebih, di dalam kebijakan itu tertuang wacana menghapuskan Ujian Nasional—atau apapun namanya (ebtanas, ujian akhir)—yang dari generasi ke generasi selalu menjadi tolok ukur prestasi siswa dan mutu pendidikan di sebuah sekolah.

Penggunaan tes terstandar untuk mengukur mutu pendidikan dan prestasi siswa di sekolah sebenarnya bukan hanya berlaku di Indonesia. Di Amerika Serikat, pengukuran kualitas pendidikan melalui tes terstandar juga dilakukan. Di era presiden George W Bush, Amerika Serikat melakukan reformasi pendidikan melalui UU No Child Left Behind. Tertuang di dalamnya adalah kebijakan penerapan ujian terstandar dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian, di era presiden Barack Obama, muncullah inisiasi Race to the Top. Kebijakan ini menawarkan insentif kepada negara bagian yang bersedia memacu perubahan sistemik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.

Namun, semua kebijakan pendidikan di negeri Paman Sam ini tidak dianggap sepenuhnya berhasil. Setidaknya, salah satu yang menganggap demikian adalah Diane Ravitch, seorang aktivis pendidikan. Dalam artikel pendidikannya di Majalah TIME edisi 17 Februari 2020 berjudul Tests did not Save Schools, but Money Could  (Tes tidak menyelamatkan sekolah, tetapi uang dapat melakukannya).

Menurut Ravitch, tingginya skor tes tidak dapat menjadi bukti bahwa pendidikan berhasil mencerdaskan anak didik. Sebaliknya, skor yang rendah tidak menjadi bukti bahwa anak didik tidak pintar. Terlebih lagi, dari hasil-hasil tes yang ada, kebanyakan dari mereka yang mendapatkan skor tinggi adalah anak-anak yang secara ekonomi dan gizi berkecukupan.

Di sinilah Ravitch melihat bahwa perlu ada upaya untuk meningkatkan dukungan finansial terhadap siswa-siswa dan sekolah-sekolah miskin serta terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian, para guru harus diberi kebebasan untuk merancang tes tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi anak didiknya. Tentu saja sebelum kebebasan itu diberikan, para guru ini perlu diberikan peningkatan kapasitas serta disejahterakan kehidupannya dan dibayar sebagai profesional.

Merdeka Belajar

Kualitas pendidikan di Indonesia memang tidak dapat serta merta dibandingkan dengan kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Namun setidaknya ada banyak hal yang tentu dapat kita pelajari dari mereka.

Salah satunya adalah telah munculnya kesadaran bahwa belajar adalah proses yang seharusnya kreatif. Artinya, anak-anak didik perlu diberi kebebasan dalam berpikir dan mengembangkan apa yang menjadi minat serta bakatnya. Pemikiran ini bertolak dari kesadaran bahwa anak dilahirkan dengan kemampuan dan minat yang berbeda-beda sehingga tidak tepat apabila mereka disuguhi standar yang sama satu sama lain.

Kebebasan yang sama juga harus diberikan kepada guru. Sebagai sosok yang sehari-hari berhadapan dengan anak didik, guru dianggap paling mengenal kebutuhan dan kondisi anak didik. Sehingga sudah selayaknya apabila guru diberi kebebasan untuk membuat atau merancang metode pengukuran kualitas anak didik.

Inilah beberapa hal yang secara konsep tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Mengutip pernyataan Dr Kusnohadi M.Pd, Widyaiswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur di artikelnya yang berjudul ‘Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya’ pada website LPMP Jawa Timur, esensi dari konsep merdeka belajar adalah memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, menyenangkan, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai.

Anak didik juga tak dipaksa untuk menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka.  Dengan demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya.

Sebaliknya, membebani anak dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuannya adalah hal yang tidak selaras dengan semangat untuk merdeka belajar. Apabila kemerdekaan belajar ini dapat terpenuhi, maka akan tercipta "pembelajaran yang merdeka" dan sekolahnya disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang membebaskan (Herbert, 2019).

Untuk mewujudkan visi mulia dari dikeluarkannya kebijakan merdeka belajar, pertama-tama harus dibangun motivasi yang tinggi pada anak didik untuk belajar. Anak-anak tidak boleh takut untuk bertanya ataupun memiliki pendapat yang berbeda, bahkan mengritik.  Dengan bekal kemerdekaan ini, anak didik akan selalu bersemangat, penuh percaya diri, kreatif, dan berani mencoba hal-hal yang baru.

Dengan motivasi belajar dan kebebasan yang dimiliki, diharapkan anak dapat aktif dan menemukan cara belajarnya sendiri yang sesuai dengan dirinya. Di posisi ini, guru dapat menjadi mediator, fasilitator, serta teman yang mendukung terwujudnya situasi yang kondusif untuk terbangunnya pengetahuan pada diri anak didik (Poedjiadi dalam Hamzah, 2008).

Tentu saja, dalam kemerdekaan belajar ini, bukan berarti anak didik dibebaskan seutuhnya dari peraturan-peraturan di sekolah. Peraturan itu tetap ada demi melatih anak didik menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, tertib, sopan, serta menghargai hak-hak orang lain dan tahu apa yang menjadi kewajibannya.

Pada akhirnya, kebijakan merdeka belajar ini dapat kita anggap sebagai terobosan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Namun upaya menjadikannya berhasil, membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah dan swasta misalnya, dapat berkolaborasi memberi peningkatan dukungan terhadap sekolah-sekolah yang sarana, prasarana, serta SDM-nya kurang mumpuni. Dengan demikian jurang yang lebar antara sekolah-sekolah ‘favorit’ dengan sekolah-sekolah nonfavorit dapat dipersempit. Ketika jurang itu semakin sempit, logikanya, kelak tak akan ada lagi istilah favorit dan nonfavorit.  

Demikian pula orangtua. Mereka perlu diberi kesadaran bahwa dunia sudah berubah. Mereka tak dapat menuntut anak untuk menjadi seperti yang mereka kehendaki. Orangtua semestinya memberikan panduan dan kebebasan kepada anak untuk merancang masa depan yang baik. Karena bagaimanapun, anak-anak kita bukanlah anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak zaman. Merekalah yang akan meraih dan menggenggam masa depannya sendiri. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari file dokumentasi sekolah-sekolah yang keunggulan/keunikannya pernah dimuat di rubrik inside school LPMP Jatim)

Tulisan di atas juga telah dimuat di Harian (Koran) Jawa Pos, Minggu, 15 Maret 2020 dengan judul: Urgensi Merdeka Belajar bagi Anak Zaman, versi online dapat dilihat di: https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20200315/282278142401769

Tags: