Menuju Wilayah Bersih Bebas Melayani, BBPMP Jatim Perkuat Upaya Tolak Gratifikasi

Redaksi 07 Oktober 2022

Menuju WBBM - Dampak gratifikasi pada sektor pemerintahan dapat mengakibatkan pegawai negeri dan Penyelenggara Negara rentan berbuat tidak adil.
 
Pemberian gratifikasi tadi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara Penyelenggara Negara atau pegawai negeri dengan pihak yang memanfaatkan jabatan mereka.
 
Praktik gratifikasi pada sektor pelayanan public dapat menyebabkan konflik diantara masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan dan kepuasan warga terhadap pelayanan publik menurun
 
Tak dapat dipungkiri gratifikasi merupakan akar dari lahirnya korupsi. Korupsi sendiri dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian negara dan masyarakat
 
Sebagai salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbudristek yang berhasil memperoleh predikat Satuan Kerja ZI-WBK (Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi) dari MenpanRB di tahun 2018 lalu, dan sedang menuju ke WBBM (Wilayah Bersih Bebas Melayani) tahun ini, BBPMP Provinsi Jawa Timur melalui Tim Area Pengawasan telah melakukan berbagai aksi nyata untuk tolak atau kendalikan Gratifikasi
 
Upaya–upaya tadi diantaranya melalui Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti pin Anti Gratifikasi, banner, spanduk, video Anti Gratifikasi, sosialisasi di kegiatan – kegiatan lembaga (daring dan luring) dan sosialisasi di IG dan media online lainnya
 
Selain itu dilakukan juga pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), pengadaan formulir Pelaporan Gratifikasi pada website lembaga, penyediaan Lemari Gratifikasi, mengeluarkan surat tugas dengan footnote Anti Gratifikasi dan melakukan survey internal pengendalian gratifikasi
 
Fakta di lapangan terkait budaya gratifikasi memang masih tampak. Beberapa daerah (kabupaten/kota) di Jawa Timur terpantau masih ada yang  memberikan gratifikasi kepada pegawai BBPMP Provinsi Jawa Timur yang bertugas ke daerah, baik berupa uang maupun barang
 
Terkait untuk mencegah adanya praktik penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan pada Tim UPG, terdapat beberapa praktik yang dilakukan sekaligus sebagai proses evaluasi terhadap Upaya Pengendalian Gratifikasi yang sudah dilakukan selama ini
 
Pertama, upaya pengendalian internal melalui Internalisasi Anti Gratifikasi pada pegawai saat apel pagi untuk saat ini dirasa kurang efektif
 
Hal tersebut disebabkan, tidak selalu semua pegawai mengikuti apel pagi, ada juga yang pada saat apel ditugaskan ke luar kota sehingga informasi yang disampaikan kurang terserap baik.
 
Link Formulir pelaporan gratifikasi yang hanya pada tertaut di website lembaga, perlu juga ditautkan pada media yang lain seperti Dulur BBPMP Jatim (inovasi layanan internal) atau ditautkan di INFO GRUP Whatsapp Pegawai, sehingga lebih memudahkan pegawai yang akan lapor
 
Kedua, upaya pengendalian eksternal melalui penerbitan surat tugas dengan footnote Anti Gratifikasi kurang efektif. Seringkali footnote tidak dibaca atau tidak terbaca oleh pihak di daerah (Dinas/Cabang Dinas) karena dianggap hanya fomalitas persuratan.
 
Begitu juga penggunaan pin Anti Gratifikasi yang tidak efektif. Pin Anti Gratifikasi yang seharusnya dapat terbaca saat penugasan ke daerah, nyatanya masih ada pegawai yang tidak tertib menggunakan, bahkan ada yang beralasan hilang.
 
Berangkat dari fakta dan hasil Evaluasi Pengendalian Gratifikasi maka dilakukan kembali berbagai upaya penguatan atau ekstra oleh Tim UPG
 
Tim UPG melakukan perbaikan metode Internalisasi, seperti membuat ragam bahan digital media untuk sosialisasi dan internalisasi Pengendalian Gratifikasi yang lebih menarik melalui foto Twibbon, flyer anti gratifikasi, flyer alur pelaporan gratifikasi, flyer tim UPG BBPMP Jatim, video pendek atraktif dan edukatif untuk media sosial IG, TikTok, Facebook, dan website
 
Langkah penguatan lainnya melalui internalisasi Pengendalian Gratifikasi secara spesifik pada saat pembekalan pegawai yang akan bertugas ke daerah dan internalisasi Pengendalian Gratifikasi menggunakan Grup Whatsapp (WA) Pegawai
 
Link Formulir pelaporan Gratifikasi yang awalnya hanya ada di website, ditautkan juga pada aplikasi Dulur BBPMP Jatim dan Info Grup Whatsapp Pegawai
 
Agar lebih merasuk lagi ke diri tiap pegawai, manajemen BBPMP Provinsi Jawa Timur mewajibkan seluruh pegawai untuk memasang foto Twibbon anti gratifikasi yang dipasang pada status WA atau profil Pic WA sebelum pelaksanaan kegiatan di daerah
 
Upaya-upaya tadi terbukti lebih efektif daripada footnote pada surat tugas, karena pada saat sebelum kegiatan pasti petugas BBPMP Provinsi Jawa Timur akan menghubungi kontak HP pihak yang ada di daerah (biasanya via WA call) maka foto/gambar anti gratifikasi akan muncul dan dibaca oleh pihak penerima telepon, sehingga secara langsung merupakan bentuk sosialisasi komitmen anti gratifikasi pegawai BBPMP Provinsi Jawa Timur
 
Efeknya ke internal Balai Besar adalah munculnya kesadaran setiap pegawai untuk selalu menolak pemberian gratifikasi, pegawai yang melaporkan setiap penerimaan gratifikasi jumlahnya bertambah dan adanya dukungan penuh untuk gerakan anti gratifikasi dari stakeholder di daerah (Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan). (Ekanita Margarini/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: