Mengurai Masalah Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan di Jatim

Redaksi 22 September 2022

Sinkronisasi data pokok pendidikan (Dapodik) di Jawa Timur kini sudah mencapai  97 persen dari total 67.314 sekolah, menempati peringkat lima tertinggi se-Indonesia.
 
Artinya, masih ada 1.617 satuan pendidikan yang data pokok pendidikannya belum sinkron di Jawa Timur.
 
Menurut Dr Amiruddin, tim Pokja Kemitraan dan Data Sistem Informasi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim, salah satu penyebab belum sinkronnya dapodik karena ada satuan pendidikan yang sudah tutup tapi data belum dihapus.
 
Selain itu, ada juga satuan pendidikan yang seharusnya digabung atau dimerger, tapi statusnya belum diubah. Lalu, terdapat data baru satuan pendidikan, adanya satuan pendidikan nonformal yang tidak mempunyai siswa tapi tidak dapat serta merta ditutup serta pendidik dan tenaga kependidikan jenjang nonformal mengajar lebih dari satu PKBM atau SKB.
 
Masalah lain, menurut Amiruddin, adanya verifikasi dan validasi yayasan, peserta didik, sekolah dan PTK yang mengalami kendala teknis seperti NISN ganda, tanggal siswa dan NIK invalid.
 
Masalah teknis juga menjadi kendala seperti server pusat tidak stabil karena saat mengaksesnya bersama-sama sehingga proses pengiriman data tidak optimal, data akreditasi PAUD belum terkoneksi dengan manajemen dinas, serta data pengawas dan penilik di manajemen dapodik belum ditampilkan.
 
“Rata-rata operator dinas/cabang dinas memegang 3 sampai 5 aplikasi lain selain dapodik. Tentu ini akan menganggu kinerja mereka untuk melakukan updating atau sinkronisasi dapodik,” katanya.
 
Selain kendala di tingkat kabupaten/kota, masing-masing satuan pendidikan juga mengalami kendala, seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).
 
Dikatakan Amiruddin, saat ini data pokok kependidikan telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga NIK dan nomor KK yang dipakai sama.
 
“Dengan integrasi ini, dapodik siswa bisa dimanfaatkan untuk masalah kependudukan. Misalnya terkait dinas sosial untuk mendapatkan bantuan atau memberikan kartu Indonesia Pintar,” terang  Amirudin.
 
Masalah lain yang berkaitan dengan satuan pendidikan, diantaranya terbatasnya operator sekolah, server pusat tidak stabil, serta siswa usia PAUD yang belum bisa masuk seluruhnya dalam dapodik.
 
“Operator tidak jarang dirangkap guru, tidak menggunakan tenaga khusus sehingga entry data terganggu. Peran guru juga terganggu ketika melaksanakan tugasnya sebagai operator,” ungkap Amir.
 
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya, di antaranya berkooordinasi melalui grup WhatsApp dengan operator Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan 38 Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Jatim terkait update aplikasi dapodik dan verifikasi validasi data.
 
“Kami juga intensif menyampaikan informasi terbaru terkait dapodik serta progres report sinkron dapodik ke kabupaten/kota,” katanya.
 
Tak kalah pentingnya, lanjut Amir, pihaknya juga menyelenggarakan bimtek peningkatan kualitas data dapodik. 
 
Sementara terkait sinkronisasi data dengan data kependudukan, pihaknya bekerjasama dengan dispendukcapil untuk menuntaskan permasalahan kependudukan yang terkoneksi dengan dapodik
 
“Juga diforum WhatsApp maupun telepon langsung, kami mengingatkan operator daerah tertentu batas akhir sinkron dan cut off,” katanya.
 
Selain itu, lanjut Amir, pihaknya juga memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan terkait sinkron dapodik dan penyelesaikan masalahnya. Bahkan untuk ini, pihaknya siap jika diminta khusus untuk mendampingi daerah-daerah tertentu yang masih kesulitan dalam sinkronisasi dapodik.
 
“Kami juga memetakan satuan pendidikan yang belum sinkron per jenjang per kabupaten/kota. Serta melaksanakan kegiatan pendampingan pengumpulan dapodik pada 14 hingga 15 September 2022 dengan berkunjung ke 38 kabupaten/kota,” tukas Amir. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: