Mengoptimalkan Layanan Publik LPMP melalui Unit Layanan Terpadu ULT

Redaksi 07 Juli 2018

Kondisi ideal kualitas pelayanan publik dalam menyongsong Reformasi Birokrasi dan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) diantaranya tersedianya sebuah unit layanan terpadu di lembaga tersebut.
Di Lingkungan UPT Kemdikbud sendiri, LPMP Jawa Timur menjadi salah satu lembaga yang
ditunjuk sebagai pilot project duplikasi ULT (Unit Layanan Terpadu) Kemdikbud di daerah
(provinsi).
Kemampuan, budaya kerja & knowledge SDM menjadi salah satu hal penting untuk disiapkan.
Beberapa laskar ULT di LPMP yang nantinya sebagai penentu baik buruknya kualitas layanan ke
customer adalah Koordinator, Resepsionis, Front Office, Back Office, Call Center, Security,
Caraka, Pramusaji & Cleaning Service.
Terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu Kepala LPMP Jawa Timur Bambang Agus Susetyo
mengirimkan tim ULT LPMP Jawa Timur tahap 1 untuk berlatih & magang di ULT pusat
Kemdikbud selama 3 hari mulai Senin, (25/6/2018) sampai Rabu, (27/6/2018)
Melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018,
setiap LPMP memang diinstruksikan untuk membentuk ULT dengan menyiapkan SDM (Sumber
Daya Manusia), sarana & prasarana, SOP (Standar Operasional Prosedur) & SP (Standar
Pelayanan), jenis layanan tunjangan profesi guru, dapodik, NUPTK & pelayanan informasi serta
pengaduan.
Selain LPMP Jawa Timur, terdapat 4 LPMP lain yang juga menjadi pilot project, diantaranya
LPMP Jawa Tengah, LPMP Sulawesi Selatan, LPMP Kalimantan Selatan & LPMP Riau.

Pembentukan ULT tersebut selain untuk mendekatkan & mempermudah LPMP memberikan
layanan ke customer yang berkepentingan langsung dengan layanan Dapodik, Tunjangan Profesi
Pendidik, NUPTK, Layanan Informasi serta Pengaduan, diharapkan pula mampu meringankan
beban masyarakat (customer) baik dari segi biaya, waktu & jarak.
Terlebih kondisi yang terjadi saat ini di ULT pusat Kemdikbud jumlah pengunjung yang datang
tidak sepadan dengan SDM di ULT pusat. Data yang terekam tahun 2015 sebanyak 15.225,
tahun 2016 sebanyak 31.954 & di tahun 2017 sebanyak 41.849.
Memang sudah saatnya LPMP mengoptimalkan kualitas layanan publiknya. Merujuk ke
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, maka setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau & terukur.
Dengan adanya ULT di Kemdikbud, pelayanan memang menjadi lebih sederhana. Yang semula
pelaksanaannya dilakukan di masing-masing unit kerja yang lokasinya terpecah-pecah di
lingkungan Kemdikbud, saat ini semua urusan customer yang sebagian besar adalah guru,
mampu “diselesaikan” melalui satu pintu.
Kemdikbud pusat pun mengharapkan kondisi yang sama mampu terealisasi di daerah melalui
pembentukan ULT di LPMP, diantaranya LPMP Jawa Timur, selain untuk mengindari adanya
praktik-praktik percaloan maupun gratifikasi di ke empat layanan tersebut (layanan Dapodik,
Tunjanan Profesi Pendidik, NUPTK, Informasi & Pengaduan).
(Bagus Priambodo)

Tags: