Mengetahui Masalah, Memperlancar Upaya Pemerataan & Peningkatan Mutu Pendidikan

28 Oktober 2022

Audensi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur ke pemda (pemerintah daerah) di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, untuk membantu pemda menemukan dan mengatasi berbagai hambatan atau masalahnya dalam memajukan pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing.
 
Beberapa permasalahan tadi secara umum dan singkat meliputi ketidak konsistenan, belum adanya komitmen yang kuat, tidak adanya koletifitas, simboliknya organ pendidikan (seperti PMO atau Program Management Office), dan rendahnya publikasi serta pemahaman publik tentang urgensi dari pelaksanaan mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek.
 
Sehingga perlu adanya dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari BBPMP Jatim ke pemda guna mencari win-win solution atas isu-isu (berbagai masalah) tersebut.
 
Namun tidak semua daerah menghadapi permasalahan yang sama.
 
Tiap pemda pasti telah mencoba mengambil berbagai langkah strategis dalam meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah kerjanya. Pertanyaan kritisnya, apakah langkah-langkah tadi berjalan sebagaimana mestinya? atau hanya sebagian yang berjalan sesuai rencana? atau bahkan tidak sama sekali? 
 
Maka agar upaya tadi berjalan sesuai rencana, pemda harus tahu terlebih dulu berbagai faktor penyebab berjalan atau tidaknya sebuah rencana.
 
Karena bila tidak tahu masalahnya, ibarat orang beli atau minum obat, tapi tidak tahu pasti sakitnya apa.
 
Terkait penguatan komitmen, Pemkab Kediri menjadi salah satu pemangku kepentingan yang memperkuat komitmennya menerapkan Program Merdeka Belajar melalui proses identifikasi masalah atau isu strategis pendidikan di wilayah kerjanya bersama BBPMP Jatim beberapa waktu lalu (25 sampai 26 Oktober 2022).
 
Selain dari identifikasi tadi berhasil merumuskan beberapa rencana aksi seperti Bimtek satuan pendidikan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dan literasi jenjang SD dan lain-lain, tersusun juga rencana aksi kolaborasi di bidang pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan antara BBPMP Jatim, Pemkab Kediri dan Mitra Pembangunan untuk tahun ini dan tahun depan.
 
Beberapa rencana aksi kolaborasi yang dilakukan tahun ini mencakup pembuatan Rekaman Video dan Tagline Pak Bupati terkait pemanfaatan (dukungan terhadap) Program Merdeka Belajar, Bimtek satuan pendidikan program merdeka belajar tentang IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) bagi satuan pendidikan yang belum IKM dan IKM-nya masih lemah, Fasilitasi Draft Regulasi Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar, Persiapan penyelenggaraan PSP (Program Sekolah penggerak) mulai Pembentukan PMO IKM, PBD (Perencanaan Berbasis Data), PSP dan lain-lain, Sosialisasi Penumbuhan Komunitas Belajar untuk mendorong KKG dan sejenisnya mendaftar di link dashboard PMM (Platform Merdeka Mengajar, Kolaborasi penguatan satuan pendidikan melalui Mitra Pembangunan seperti pengembangan inovasi SDM serta kebutukan proposal program dari Dinas Pendidikan dan Surat Edaran Kepala BBPMP Jatim untuk kelembagaan PMO di daerah.
 
Untuk rencana aksi kolaborasi yang akan dilaksanakan tahun depan (2003) yakni Bimtek pembinaan profesi (pengembangan karir), Bimtek pengembangan profesi (penumbuhan inovasi satuan pendidikan oleh Guru dan Kepala Sekolah) yang disesuaikan dengan IKU sektor Pendidikan, Membangun Komunitas PAI, PAK, Guru Kelas, dan PJOK (jenjang SD-SMP), serta Komunitas Guru Mapel (jenjang SMP), Peningkatan kompetensi Satuan Pelayanan Khusus, Bimbingan Teknis Penguatan Satuan Pendidikan dalam IKM, PBD dan PSP, Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan IKM, PSP PBD melalui Dinas Pendidikan/PMO Daerah dan Kepastian Pengundangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan & Pemerataan Mutu Pendidikan.
 
Tim BPPMP Jatim yang saat itu dipimpin langsung oleh Kepala BBPMP Jatim, Sujarno, M.Pd dan sempat mengunjungi 2 sekolah di sana, memberikan 2 catatan.
 
 
 
Pertama, sesuai dengan program daerah, rancangan PerBup sebaiknya juga memuat program inklusi pendidikan untuk satuan pendidikan.
 
Untuk beberapa kebutuhan mengenai bimbingan teknis teknologi pembelajaran kelas berdiferensiasi, dukungan akses internet dan perangkat computer (chroom book) untuk Guru, sebaiknya didukung mitra pembangunan yang relevan, sambil Dinas menyiapkan proposalnya yang berbasis pada kebutuhan.
 
Meski Jawa Timur sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, menghadapi berbagai isu strategis pendidikan yang beragam, potensinya tetap tinggi dan memiliki keunggulan dalam melakukan berbagai lompatan di bidang peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
 
Sebab pertama, berdasarkan Data Dashboard IKM tahun ini, jumlah SMA, SMK dan SLB pelaksana IKM mandiri di Jawa Timur menjadi yang terbanyak di level nasional, mencapai 2.798 Satuan pendidikan (52,88% dari total satuan pendidikan).
 
Lalu berdasarkan Data Dashboard IKM tahun ini juga, melalui dukungan MoU tentang komitmen penyelenggaraan PSP dan IKM dengan pemda di 38 Kota/Kabupaten, IKM telah berjalan di 21.720 satuan pendidikan (49,75% dari total satuan pendidikan) jenjang SMP, SD, PAUD/TK, PKBM dan SKB yang tersebar di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
 
Berikutnya untuk sekolah pelaksana PSP di Jawa Timur tahun ini jumlahnya ada 1.223 (97 SMA dan 33 SLB, serta 180 SMP, 523 SD, 390 PAUD) tersebar di 19 Kota/Kabupaten. Dan tahun depan akan berlangsung di 38 Kota/Kabupaten (Dashboard PSP, 2022).
 
Potensi dan keunggulan lainnya, Jawa Timur sebagai peserta UTBK UMPTN memiliki prestasi mentereng dengan nilai tertinggi ke-2 level Nasional yang jumlah penerimaan pesertanya terbanyak di pergurun tinggi (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, 2021).
 
Kelima, prestasi Jawa Timur di program link and match jenjang Sekolah Menengah, tingkat daya serapnya mencapai 34,68% sehingga mampu menekan angka Pengangguran Terbuka lulusan SMA sederajat (saat ini = 14,78%, BPS Jatim, 2021).
 
Selanjutnya, Jawa Timur memiliki peserta terbanyak dan paling berprestasi di Program Pengembangan Profesionalisme Guru dan Kepala Sekolah melalui Guru Binar PSF (Putra Sampoerna Foundation) tahun 2022 (PSF, 2022).
 
Terakhir, dan juga sangat dibutuhkan, adanya dukungan dan komitmen dari Gubernur Jawa Timur agar IKM di Jawa Timur tahun depan mencapai angka 100%  (Berita Jatim, 5 September 2022). (Diana Triastuty/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: