Mendikbud: Wacana Relokasi dan Regrouping untuk Sekolah-sekolah yang Kekurangan Siswa

Redaksi 25 Agustus 2018

Penurunan siswa SMP swasta Surabaya sebagai dampak dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan sistem zonasi menjadi perhatian tersendiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang kala itu didampingi pula oleh Kepala LPMP Jawa Timur Bambang Agus Susetyo.

Untuk mengatasi hal ini, Mendikbud menyampaikan adanya dua cara yaitu relokasi dan regrouping. Jika relokasi adalah memindah sekolah mendekati pusat keramaian penduduk. Maka, regrouping adalah meringkas beberapa sekolah yang berdekatan menjadi satu.

“Kalau swasta memang tidak mudah. Misal, di-regrouping ya kalau sama jenis sekolahnya, kalau tidak? Jadi, tergantung pada kebijakanmasing-masing sekolah swasta,” kata Muhadjir di LembagaPenjaminanMutuPendidikan (LPMP) JawaTimur, Minggu (19/8/2018).

Ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Solo dan Blitar, sekolah negerinya justru kekurangan siswa. Di Solo bahkan telah dilakukan regrouping sekolah. “Ada enam sekolah yang diregrouping menjadi tiga sekolah,” tuturMuhadjir.

Pendirian sekolah swasta di masa lalu memang tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat (demand size theory). Sekolah swasta dibuat dengan alas an untuk ikut mencerdaskan bangsa tanpa melihat apakah kualitasnya layak atau tidak. Walaupun ada persyaratan, pemerintahan daerah atau kabupaten kerap menomorduakannya.

Berbeda dengan zonasi yang dibuat berdasarkan demand size. Jumlah siswa di suatu area dihitung lalu dilihat kekuatan atau potensinya, baru diatur berapa sekolah yang dibutuhkan.

Mendikbud mempersilahkan sekolah swasta di Kota Surabaya jika tidak mau bergabung dengan sistem zonasi. “Tapi sekolah swasta yang khawatir tidak memperoleh siswa, ya bergabung saja dengan zonasi,” sarannya.

Sebab, sekolah swasta juga diperhitungkan dalam sistem zonasi ini.

Sebenarnya saat ini sudah dapat dihitung berapa populasi siswa dalam satu zona, termasuk kelas 6 SD yang akan masuk SMP tahu ndepan. Berikutnya, dilihat kapasitas SMP di zona tersebut, berapa sekolah yang mampu menampung jumlah siswa SD yang sudah diketahui angkanya.

Jika ternyata daya tamping sekolah kurang, maka dapat menambah ruang kelas baru. Sebaliknya, bila jumlah populasi siswakurang, harus ada regrouping atau relokasi. Ini berlaku juga untuk pengaturan siswa SMA/SMK. Antara populasi siswa dan jumlah sekolah semua harus dibagi merata.

Tentu saja disesuaikan dengan kesepakatan dan kapasitas sehingga tidak ada sekolah yang tidak kebagian siswa. Idealnya baik MKKS negeri dan swasta perlu membicarakan hal ini bersama.

“Tidak boleh ada perbedaan dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Memang harus ada kesediaan berdiskusi bersama antar MKKS, namanya saja musyawarah,” tutur Muhadjir yang disambut tawa peserta audiensi antara MKKS SMP swasta dan Kemendikbud.

Disarankan agar ketua dan wakil ketua MKKS bia bergantian dari pihak negeri atau swasta. Kedua pihak ini tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus maju bersama. Sekolah swasta tidak boleh hanya menampung sisa dari sekolah negeri.

Tugas MKKS lah untuk membagi kuota siswa yang pandai dan kurang pandai. Sebab, siswa yang pandai akan berpengaruh pada siswa yang kurang pandai sehingga hasil pendidikan di sebuah sekolah tidak terlalu buruk.

“Ayo menghapus sistem kasta yang berlangsung selama ini di dunia pendidikan. Saya tekankan, kalau lulusan suatu sekolah jelek, yang menanggung bukan sekolah tetapi Negara,” tegasnya.

Untukitu, Muhadjir mendorong sekolah swasta untuk tidak patah semangat memperbaiki diri dan mempunyai kreativitas demi meningkatkan kualitas sekolahnya. (Bagus Priambodo)

Tags: