Mendikbud secara Lisan Izinkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Menambah Jumlah Rombel

Redaksi 25 Agustus 2018

Kebijakan Pemkot Surabaya terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP negeri dipertanyakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Mohammad Toha. Kabarnya, kebijakan itu sudah mendapat persetujuan dari Menteri PendidikandanKebudayaan Muhadjir Effendy.

“Apa benar seperti itu? Lha, apa permendikbud bisa dilaksanakan meski berupa omongan saja?” tanya Mohammad Toha saat audiensi bersama Mendikbud yang turut didampingi Kepala LPMP Jawa Timur di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Minggu (19/8/2018).

Hal ini menggelitik Toha sebablulusan SD pada 2018 meningkat dibanding 2017, yaitu mencapai 44.000. Tetapi mengapa sekolahswasta hanya mempunyai 12.200 siswa.

Penurunan populasi siswa di kota atau kabupaten bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penurunan siswa di SMP swasta pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 di Kota Surabaya.

“Sekolah negeri menambah rombel dan setiap rombelnya berkapasitas 42 hingga 45 siswa. Ya, akhirnya semua siswa bisa masuk SMP negeri semua,” imbuhnya.

Kondisi ini juga bertolak belakang denganPermendikbud No. 22 tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya adalah pembatasan pagu dan rombel yaitu 32 siswa per rombel untuk siswa SMP.

“Kenyataannya di SMP negeri Surabaya terdapat rombel yang jumlahnya melebihi ketentuan tersebut,” tegas Wiwik Wahyuningsih, pengurus MKKS SMP swasta.

Ketika ditanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota (dispendik) Surabaya Ikhsan, jawabannya sudah seizing Mendikbud. “Apakah memang ada perlakukan khusus untuk Kota Surabaya?” tanyaWiwik.

Secara langsung penambahan rombel di sekolah negeri akan mengurangi jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Padahal, sekolah swasta berdiri sebelum pemerintah mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang mumpuni di masa lalu.

Mendikbud Muhadjir membenarkan hal tersebut. Dia mengaku menyetujui usulan dispendik kota Surabaya untuk menambah rombongan belajar di SMP negeri Surabaya.

“Memang tidak secara tertulis dan saya tidak memperoleh informasi tentang swasta yang kekurangan siswa,” jawabnya.

Untukitu, Muhadjir berjanji akan memediasi antara MKKS SMP swasta serta walikota dandispendik. Usaha serupa pernah dilakukan anggota dewan tetapi belum mampu menjembatani antara guru-guru swasta dan pemkot. (Bagus Priambodo)

 

Tags: