Maksimalkan Cegah Korupsi di Lingkungan Kemdikbud

Redaksi 31 Juli 2019

Beberapa informasi menarik dari kegiatan di Jakarta terkait pencegahan korupsi di lingkungan Kemdikbud, disampaikan Kepala LPMP Jawa Timur, Dr. Bambang Agus Susetyo saat ditemui tim pengelola laman/web LPMP Jawa Timur di ruang kerjanya di LPMP Jawa Timur, Rabu (1/8/2019)

Ia mengatakan, ada beberapa objek/area yang menjadi langganan empuk kejahatan korupsi di bidang pendidikan, diantaranya area kegiatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Pemerintah, pemotongan gaji guru, pemberian bea siswa, penyaluran sarana prasarana sekolah, alokasi dana perbukuan dan penyalahgunaan dana infra struktur sekolah.

Hal tersebut lanjut Bambang, diutarakan oleh Irjen Kemdikbud, Prof Muchlis R Luddin, saat membuka rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di lingkungan Kemdikbud di Jakarta, Senin malam ((29/7/2019), Muchils mengatakan, Ini tindak kejahatan korupsi yang sudah terpola berulang-ulang melalui kajian mendalam dari lembaga KPK maupun lembaga peneliti korupsi (ICW) dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud sendiri

Modus operandi tindak kejahatan korupsi tersebut, masing-masing menyangkut tindakan mark up tentang proyek pendidikan, tindak penggelapan, pungutan liar, penyimpangan anggaran, tindakan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, penyalahgunaan dana anggaran, kegiatan-kegiatan fiktif dan pemotongan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan.

Oleh karenanya, Muchlis berharap agar rakor pencegahan korupsi ini mampu meminimalisasi adanya tindak kejahatan korupsi tersebut

Di dalam rakor itu, LPMP Jawa Timur menjadi salah satu peraih penghargaan “Wiyata Dharma Aksara” dan “Wilayah Bebas dari Korupsi” dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang penghargaannya langsung diterima sendiri oleh Kepala LPMP Jawa Timur

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sampai saat ini dan ke depan masih tetap pada pendirian semula untuk berkomitmen dalam hal pencegahan korupsi.

“Itu dibuktikan dengan prestasi yang sudah diraih Kemdikbud dalam lima tahun berturut-turut  dengan status “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) serta prestasi lain dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK),” pungkas Bambang.

Terdapat 4 materi pokok penting di rakor tersebut, yaitu kebijakan pencegahan korupsi dengan nara sumber Inspektur Jenderal Kemendikbud Prof Muchlis R Luddin, strategi pencegahan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga oleh Deputi Bidang Pencegahann KPK, strategi mewujudkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Deputi Menpan Bidang Reformasi Birokrasi dan Implementasi Pencegahan Korupsi oleh Sekjen Kemendikbud.

Mengakhiri ceritanya, Bambang mengutarakan bahwa di event tersebut, unit/satuan kerja yang berhasil mengelola LHKPN dan LHKASN dan satuan kerja peraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi diminta agar terus bersemangat dan antusias memperluas jaringan kerja sama dengan institusi pencegahan korupsi. (Yuwandinta Hermawan)

Tags: