LPMP Jawa Timur Semakin Siap Menuju Zona Integritas dan WBK

Redaksi 17 Juli 2018

 Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu dan saat ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Bahkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Percections Index) Indonesia turun dari peringkat ke-90 pada tahun 2016 menjadi peringkat ke-96 pada tahun 2017 dari 180 negara meskipun dengan nilai indeks tetap yaitu 37.

Fakta riset dari nilai indeks tersebut sejalan dengan tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jawaban dari tuntutan ini adalah reformasi birokrasi disemua lini instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Di tingkat nasional, reformasi birokrasi mulai digulirkan dengan diterbitkannya Perpres 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menpan-RB Nomor 11 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2015-2025. Guna melaksanakan kedua peraturan tersebut, Menpan-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diusulkan sebagai Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung dan “berlari cepat” untuk memperoleh predikat ZI-WBK dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung pengungkit WBK yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik dimana dalam implementasinya di damping secara periodik oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Setelah beberapa waktu mendapat pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud, LPMP Jawa Timur menganggap perlu untuk melakukan review hasil pendampingan Inspektorat Jenderal Kemdikbud terkait persiapan LPMP Menuju Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi dengan mengadakan kegiatan Review Standart Pelayanan LPMP Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2018 pada tanggal 16 sd 17 Juli 2018 bertempat di Hotel Alana Surabaya dengan peserta sebanyak 44 orang dari Tim WBK LPMP Jawa Timur. Hasil kegiatan ditindaklanjuti dengan memperbaiki aspek-aspek pengungkit WBK yang dianggap masih kurang optimal. Kegiatan ini juga sebagai wujud kesiapan dan optimisme LPMP Jawa Timur dalam memasuki pintu gerbang Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi. (Yuwandita Hermawan)

Tags: