LPMP Jatim Siap Wujudkan Birokrasi Bersih & Melayani

Redaksi 07 Juli 2019

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jatim) menggelar kegiatan pengembangan program kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM).

Kegiatan ini digelar selama 3 hari, yakni pada 4 Juli hingga 6 Juli di Hotel Singgasana, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala LPMP Jatim, Dr Bambang Agus Susetyo, M.M, M.Pd mengatakan bahwa dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai perubahan lingkungan strategis lainnya menjadi semakin cepat. Perubahan-perubahan ini menuntut agar dilakukan segera reformasi dalam birokrasi pemerintahan sehingga sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

"Prinsipnya, berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui," kata Bambang, Kamis (4/7/2019).

Dia mengatakan, tuntutan itu juga berlaku untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

“Kita memandang perlu adanya reformasi birokrasi untuk membantu jalannya pemerintahan di wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” sambungnya.

Bambang menjelaskan, dalam tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa indikator yang menentukan apakah sebuah instansi pemerintahan telah memiliki tata kelola yang baik.

Beberapa indikator itu adalah opini laporan keuangan, skor sistem akuntabilitas kinerja, maturitas sistem pengendalian internal, indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan pelayanan publik, tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), wilayah bebas korupsi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, korupsi saat ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga diperlukan terobosan dan upaya-upaya yang tak kalah luar biasa untuk pencegahannya.

“Berangkat dari kondisi itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab untuk mendidik bangsa menjadi cerdas, berkarakter kuat, dan berakhlak mulia, berkomitmen untuk mewujudkan Zona Intergritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi,” tuturnya.

Atas dasar itulah, lanjut Bambang, pada 2019 ini LPMP Jatim sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berpredikat sebagai Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB, perlu melakukan kegiatan penguatan dan pengembangan program kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 

“Hal ini dilakukan untuk mencapai tiga tujuan WBBM, yaitu mewujudkan pelayanan yang antikorupsi, peningkatan kualitas SDM, serta layanan yang semakin meningkat pula,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: