LPMP Jatim Bantu Sekolah Penuhi SNP

Redaksi 10 September 2019

Kemampuan mencetak siswa cerdas spiritual, emosional dan sosial, intelektual serta kinestetiknya adalah tujuan utama semua sekolah. Namun, bukanlah hal mudah untuk mencapainya. Kualitas lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan kerap masih belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP).

(Keterangan foto: Widya Iswara LPMP Jatim, Dr. Kusnohadi memberikan materi SPMI, K13, PPK & literasi serta mekanisme supervisi mutu pada salah satu Bimbingan Teknis Supervisi Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019)

Nah, inilah tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk mengubah sekolah yang belum memenuhi SNP menjadi berstandar nasional pendidikan. Untuk itu, mereka harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

“Kami bertugas menangani sistem pengawasan internal untuk memastikan penjaminan mutu di dunia pendidikan terlaksana,” terang Dr Bambang Agus Susetyo MM MPd, Kepala LPMP Jawa Timur (yang saat ini telah menjabat sebagai Plt. Kepala LPMP Jatim), pada Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) beberapa waktu lalu, tepatnya Kamis (29/8/2019).

Berdasarkan hasil pemetaan mutu, sekolah akan dibimbing oleh pengawas sekolah untuk dibantu membuat perencanaan pendidikan yang bagus. Jika ini sudah diimplementasikan dengan baik, pengawas sekolah akan kembali memantaunya.

Tentu di sini, delapan SNP telah diterapkan. Kedelapan standar itu adalah standar isi, kompetensi lulusan, proses pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan.

Berikutnya, sekolah akan dievaluasi atau diaudit sehingga muncul penetapan standar mutu baru. Nah, inilah yang akan dijadikan peta atau rapor mutu untuk dipakai tahun berikutnya.

“Sifatnya sustainable, berputar terus dan dilakukan setiap tahun. Jika ini dilangsungkan secara berkelanjutan, maka dapat menjadi sebuah budaya,” imbuh Bambang.

Berkenaan dengan penjaminan mutu, LPMP agak berbeda dengan badan akreditasi. LPMP melakukan evaluasi mutu sekolah setiap tahun, sementara badan akreditasi secara eksternal melakukan penilaian di sekolah setiap lima tahun sekali.

Dalam pelaksanaan proses di atas, LPMP bekerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD) dan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah (TPMPS). Adapun strategi peningkatan mutu pendidikan oleh LPMP meliputi sistem informasi, pemetaan, bimbingan teknis, penyaluran dana, pendampingan, supervisi, diseminasi, dan jambore.

Terkait kegiatan bimbingan teknis, siapa saja yang dilibatkan? Tentu mereka adalah para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, operator web dinas pendidikan dan homepage sekolah. Mereka dilatih menjadi satu dalam kegiatan bimbingan teknis LPMP di seluruh Indonesia.

“UMPO atau para pakar pendidikan Muhammadiyah nanti bisa berkolaborasi dengan kami. Mahasiswa FKIP juga bisa magang di LPMP Jatim,” saran Bambang pada seminar bertema Reorientasi Profesionalisme Pendidik dalam Menyikapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 itu. (Bagus Priambodo)

Tags: