LPMP Harap Bisa Dorong Pemda Lebih Pro Pendidikan

Redaksi 07 Agustus 2019

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) diharapkan bisa turut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan keberpihakan mereka pada pendidikan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen) Kemendikbud, Dr Sutanto, SH,MH, saat membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyegaran Fasilitator Nasional Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) 2019 yang berlangsung di Surabaya pada 30 Juli 2019 lalu.

Sutanto mengatakan, sebuah negara dan organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya bila tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sementara, SDM yang mumpuni hanya bisa terwujud melalui proses pendidikan yang berkualitas.

“SDM yang baik bisa tercipta lewat proses pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, harus berpihak pada pendidikan,” ujar Sutanto.

Sayangnya, lanjut Sutanto, masih cukup banyak pemerintah daerah yang belum menunjukkan keberpihakannya pada daerah. Buktinya, masih ada pemda yang anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen, sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-undang.

“Tidak lebih dari 10 persen pemerintah daerah yang sudah menganggarkan sebesar 20 persen untuk pendidikan. Artinya, keberpihakan pada pendidikan belum maksimal. Maka, LPMP punya peran untuk mendorong hal tersebut,” sambungnya.

Sutanto menyebut, ada beberapa indikator untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan di daerah sudah berpihak kepada pendidikan atau sebaliknya.

“Selain anggaran, indikator lainnya adalah apakah jargon-jargonnya sudah mengarah ke pendidikan? Kemudian, apakah kepala sekolah dan pengawas yang diangkat oleh pemerintah daerah sudah berkualitas? Lalu, apakah pembekalan untuk guru-guru agar bisa meningkatkan kompetensi sudah terwujud? Jadi, dengan kondisi itu, saya kira bapak ibu semua punya peran untuk mempengaruhi pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, agar lebih berpihak kepada pendidikan,” tutur Sutanto.

Hal ini diperkuat oleh Dr. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, perwakilan Satgas PMP Ditjen Dikdasmen Kemendikbud yang turut bicara di forum tersebut. Menurutnya, jumlah sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 218 ribu. Sementara, jumlah sekolah model SPMI baru sekitar 7 ribu sekolah.

Di sisi lain, anggaran dari pemerintah pusat tak lebih dari Rp50 triliun, sementara kebutuhan sebenarnya mencapai Rp 300 triliun.

“Karena itu, selebihnya dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga, mau tidak mau kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin kita bisa sendirian turun ke sekolah-sekolah, pemerintah daerah yang bisa melakukan itu,” kata dia. (Bagus Priambodo)  

Tags: