Kompetensi yang Harus Dimiliki Tim PMO Pendamping Pemda di Sekolah Penggerak

Redaksi 04 Februari 2022

Kompetensi tim Program Management Office (PMO) menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan program sekolah penggerak (PSP). Seperti diketahui, dalam pelaksanaan program sekolah penggerak melibatkan tim PMO mulai level sekolah, daerah (kabupaten/kota dan provinsi), level UPT hingga pusat.
 
Peranan tim PMO di level UPT PAUD/Dasmen yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memegang posisi sangat penting. Bagaimana tim PMO UPT sukses memberikan pendampingan pemerintah daerah, tergantung dari kompetensi yang dimiliki masing-masing orang.
 
Menurut Fadibah Setiawan, S.Pd, M.Pd, Widyaprada LPMP Provinsi Jawa Timur, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki tim PMO pendamping pemda, yakni mampu mengelola perubahan dan mengidentifikasi tingkat komitmen serta mengidentifikasi karakter dan peta kekuatan. Lalu mampu berhubungan baik untuk mendapatkan kepercayaan serta menstruktur pemikiran secara  verbal maupun tertulis.
 
 
Kaitan kemampuan mengelola perubahan, menurut Fadibah Setiawan, tim PMO harus mampu membuat orang sadar dan tidak memiliki persepsi negatif terhadap perubahan tersebut. Selain itu, tim PMO juga harus mampu membuat orang mampu menerima keputusan serta memiliki komitmen. “Yang penting harus menerima terlebih dahulu agar terjadi perubahan,” kata Iwan, panggilan Fadibah Setiawan saat Sosialisasi Program Management Office (PMO) Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dilaksanakan LPMP Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 20 Januari 2022.
 
Dijelaskan Iwan, untuk melakukan perubahan ini dibutuhkan dukungan dari sponsor, agen perubahan hingga sasaran perubahan. “Untuk mencapai ke arah komitmen ini memang butuh waktu, ada pengarahan dari model kepemimpinan, bagaimana memberdayakan dan ada rasa memiliki dari perubahan yang akan dilakukan tersebut,”terangnya.
 
Kaitan kompetensi kedua tentang pemetaan kekuatan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim PMO yakni mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan peranannya. Setelah itu, tim PMO juga perlu mengidentifikasi gaya sosial atau social style dari pemangku kepentingan utama tersebut serta mengidentifikasi sikap mereka terhadap UPT.
 
Setelah itu, akan ada tambahan dari tim UPT Kemendikbud Ristek. Lalu, perlu juga digambarkan garis hubungan pengaruh. Setelah langkah ini selesai, perlu ditambahkan pihak ketiga yang pengaruhnya sangat besar.
 
Iwan lalu mengkategorikan peranan pemangku kepentingan menjadi 5 yakni pemangku kepentingan sebagai evaluator yang menilai kebijakan MoU/Nota kesepakatan. Kemudian recommender yang memberikan rekomendasi,  approver menyetujui rekomendasi, Influencer yang mempengaruhi keputusan orang lain serta coach yang memberikan saran atau diminta nasehat.
 
Terkait gaya sosial pemangku kepentingan, ada 4 karakter yang perlu diidentifikasi yakni analytical yang biasanya ditunjukkan dengan sikap menarik diri atau mundur. Lalu, karakter driving dengan sikap mendominasi atau otoriter, amiable yang mengikuti arus serta expressive yang menyerang.
 
Iwan mencontohkan struktur pemangku kepentingan di daerah misalnya bupati sebagai aprrover atau sebagai driver. Sementara influencernya dari DPRD yang mengenalkan program-program. Kemudian sekretaris dewan yang recommender, bappeda sebagai evaluator dan kadisdik sebagai influencer. “Ini contoh bagaimana social style itu saling mempengaruhi,” kata Iwan.
 
Setelah mengetahui gaya sosial, selanjutnya masing-masing pemangku kepentingan itu diberikan simbol-simbol, seperti sangat positif hingga sangat negatif, netral, coach, pengambil keputusan kunci hingga kader.
 
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan tim PMO adalah membuat peta kekuatan dari para pemangku kepentingan agar usulan-usulan dari hasil analisis bisa segera ditindaklanjuti. Hal ini penting untuk mengetahui siapa-siapa pihak yang harus ditemui lebih dahulu. “Kalau langsung menghadap bupati kan tidak mungkin, siapa yang harus ditemui lebih dahulu. Apakah orang internalnya, atau eksternalnya. Lalu, siapa pihak lain yang dilibatkan. Ini harus dibuat peta kekuatan,” terangnya. 
 
Dia mencontohkan di Kabupaten Sumenep yang kesulitan jaringan internet. Hal ini tentu tidak hanya dilakukan dengan menginformasikan ke dinas pendidikan. “Siapa yang harus dihubungi agar ada solusinya, apakah ada orang lain atau kepada siapa. Untuk menganalisis ini butuh waktu karena perlu tahu peta kekuatan di daerah,” katanya.
 
Kompetensi berikutnya yang harus dimiliki  tim PMO UPT adalah mampu melakukan hubungan baik untuk mendapatkan kepercayaan. Kompetensi ini tergantung kredibilitas, keandalan, kedekatan dan orientasi diri. “Mendapatkan kepercayaan memerlukan 4 dimensi tersebut, kecuali hebat di 2 dimensi biasanya sudah cukup sehingga bisa menutupi kelemahan dimensi lainnya,” kata Iwan.
 
Kemampuan terakhir yang harus dimiliki tim PMO pendamping pemda adalah menstruktur pemikiran secara verbal maupun tertulis, artinya membuat informasi itu bisa terbaca dengan detail. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan LPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: