Kepala BBPMP Jatim Dorong Seluruh Kabupaten & Kota di Jatim Memiliki 2 Tim PMO

19 Januari 2023

Dalam pertemuan periodik Pokja Manajemen Operasional (PMO) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara daring (zoom) pada 19 Januari 2023, kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Sujarno M.Pd, meminta agar di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur segera ada 2 tim PMO.
 
Hal ini disampaikannya saat membuka pertemuan periodik yang berlangsung secara daring tersebut.
 
Katanya, keberadaan 2 tim PMO di setiap kabupaten/kota atau di setiap provinsi merupakan amanat dari Kemendikbud Ristek.
 
Dua tim PMO itu terdiri dari tim PMO Transformasi Pembelajaran dan tim PMO Tata Kelola.
 
Tim PMO Transformasi Pembelajaran, nantinya akan mengurusi berbagai hal terkait dengan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
 
“Sedangkan PMO Tata Kelola akan berkaitan dengan perencanaan berbasis data, AN, dan tata kelola itu sendiri, misalnya BOP, BOS, dan BOSP,” ujarnya.
 
Saat ini di Jawa Timur, masih ada 10 kabupaten atau kota yang belum mengirimkan tim PMO.
 
Dia yakin, apabila seluruh daerah sudah memiliki tim PMO, maka isu eskalasi-eskalasi Program Sekolah Penggerak (PSP) di Jawa Timur, atau permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada, akan dapat diselesaikan.
 
“Jawa Timur sudah lumayan menggembirakan. Dari pekan sebelumnya ada sekitar 180 eskalasi, kemarin tinggal sekitar 28. Mudah-mudahan yang masih ada itu segera teratasi,” imbuhnya.
 
“Kami berharap pula, hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Kemendikbud Ristek, utamanya yang terkait merdeka belajar, bisa didiskusikan untuk dicari solusinya bersama-sama,” pungkasnya
 
Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Dr Dwi Ilham Raharjo, Widyaprada BBPMP Provinsi Jawa Timur yang didapuk menjadi salah satu narasumber dalam pertemuan periodik tersebut, turut menyampaikan beberapa pesan penting.
 
Salah satunya terkait dengan pergantian kepala sekolah.
 
Kata dia, untuk satuan pendidikan yang melakukan pergantian kepala sekolah, maka acuannya adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 371 tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
 
Di sana diatur, apabila terjadi pergantian kepala sekolah, maka penggantinya diambil dari cadangan.
 
“Baru kalau cadangannya tidak ada, maka diambil dari guru penggerak. Kalau itu sudah benar, segera laporkan. Harap menyurat ke Dirjen Paud Dikdasmen dan Dirjen GTK, serta menembuskan surat ke BBPMP dan BBGP agar dapat dibantu dikomunikasikan ke pusat. Kemudian, jangan lupa mengisi laporan melalui tautan ringkas.kemdikbud.go,id,” tuturnya.
 
Pendaftaran baru sekolah pelaksana IKM
 
Ilham juga menyampaikan kabar baik mengenai penambahan jumlah sekolah penggerak di Jawa Timur berdasarkan data terakhir.
 
Kata dia, untuk pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri, saat ini di dashboard IKM (PMM: Platform Merdeka Mengajar) ada penambahan sekolah penggerak hingga angkatan ketiga, mencapai total 2.099 sekolah penggerak.
 
Pada tahun ini pula, jumlahnya kemungkinan akan bertambah lagi karena akan dibuka pendaftaran IKM Mandiri pada 6 Februari 2023 mendatang.
 
“Saya berharap agar kita semua bantu memotivasi di sekolah-sekolahnya agar mendaftar mulai tanggal tersebut. Mekanismenya nanti akan melalui Platform Merdeka Mengajar. Jadi pastikan semua sekolah yang akan mendaftar, sudah memiliki akun belajar.id,” tambahnya.
 
Dijelaskannya pula, IKM 2023 akan dipilih berdasarkan hasil refleksi dan kesiapan masing-masing sekolah.
 
Selain itu, tetap akan ada pilihan jalur, yakni jalur mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, dan sekolah penggerak.
 
“Juga akan ada 2 fitur, yaitu untuk pendaftar baru. Dan bagi yang sudah mendaftar di tahun 2022 tapi akan melakukan usulan perubahan, akan disediakan fitur untuk mengajukan perubahan,” pungkasnya. (Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: