Kendala Implementasi PSP

Redaksi 03 November 2021

Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kurikulum sekolah penggerak masih menjadi kendala dalam implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP).
 
Hal itu terungkap dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan 2 Widyaprada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur, Dra. Tri Hariyati MPd dan Setyorini MA.
 
Dalam kesempatan apel Senin 25 Oktober 2021 lalu, keduanya memang melaporkan hasil monev yang telah mereka lakukan di dua sekolah, masing-masing di SMA As Sa’adah di kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, serta di SDN Babakan 01, kabupaten Lumajang.
 
Baca juga berbagai derap langkah LPMP Provinsi Jawa Timur menuju WBBM di sini
 
Tri Hariyati mengatakan bahwa secara umum SMA As Sa’adah di Kecamatan Bungah kabupaten Gresik sudah melakukan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dengan melibatkan komite sekolah dan komite pembelajaran
 
Terhadap para siswa, juga telah dilakukan tes diagnostik kognitif yang menjadi dasar untuk pembuatan KOSP dan sebagai dasar bagi guru dalam membuat persiapan pembelajaran.
 
 
Update jumlah dukungan untuk LPMP Provinsi Jawa Timur menuju WBBM di sini
 
“Penyusunan KOSP di SMA As Sa’adah itu memang diawali dengan karakteristik satuan pendidikan dengan melakukan analisis konteks, analisis kesesuaian visi misi, sampai pengorganisasian belajar, ujarnya.
 
“Tetapi SMA ini belum sampai menerapkan rencana pembelajaran sekolah yang ini berbeda dengan rencana pembelajaran guru. Kemudian, sekolah juga belum mendeskripsikan pendampingan evaluasi dan pengembangan proporsional,” sambungnya.
 
Dia mengatakan, dalam penyusunan KOSP, sekolah cukup mengalami kendala. Memang, sekolah telah menyelesaikan pelatihan. Namun ketika pelatihan selesai, regulasi belum ada, demikian pula buku panduan.
 
“Belum ada contoh, jadi mereka masih meraba-raba karena mereka ini masih ikut yang tahap pertama. Ya sesuai dengan hasil dari pelatihan kemarin. Karena memang hasil pelatihan kemarin, untuk membuat KOSP itu tidak sedetil setelahnya. Baru pada tahap 3, semua itu keluar. Sehingga mungkin yang ikut tahap 3, membuat KOSP-nya sudah jauh lebih baik, ” kata dia.
 
Terkait Implementasi project penguatan profil Pelajar Pancasila, dia mengatakan bahwa memang di sekolah sudah terbentuk panitianya dari guru kelas 10. Tetapi pihak sekolah belum berani melaksanakannya lantaran belum memahami secara jernih profil pelajar Pancasila tersebut.
 
Yang dipahami para guru, project penguatan profil Pelajar Pancasila ini berkaitan dengan mata pelajaran. Sehingga, mereka berusaha mencari tema yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.
 
“Padahal seharusnya project Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini sendiri, terpisah dengan mata pelajaran,” tuturnya. 
 
Selain itu, sekolah juga belum tahu bahwa seharusnya ada rapor tersendiri untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila. Mereka juga belum tahu apa yang dinilai di project ini.
 
“Jadi, ini betul-betul baru bagi mereka. Apalagi, kebetulan pendampingnya dan pengawasnya, informasinya berbeda-beda. Mungkin hanya ikut di tahap 1 saja, sehingga belum tahu perkembangan-perkembangan di tahap berikutnya,” urainya..
 
“Jadi kesimpulannya, sekolah masih belum betul-betul memahami kurikulum sekolah penggerak, sekolah mendapatkan informasi yang berbeda tentang project penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian daya dukung dari pemerintah yang belum sepenuhnya dipahami,” pungkasnya. 
 
Hal senada diungkapkan Setyorini MA yang melakukan monev di SDN Babakan 01, Lumajang.
 
Dia mengatakan, SDN Babakan 01 telah mulai menyusun KOSP. Namun, penyusunan ini belum tuntas karena sekolah belum memahami secara jernih tentang apa itu Program Sekolah Penggerak maupun KOSP.
 
Kondisi ini diperlemah dengan kurangnya keterlibatan orangtua siswa.
 
“Dalam penyusunan kurikulum tersebut, kepala sekolah juga sudah melibatkan orang tua dan stakeholder, namun orangtua lebih mempercayakan penyusunan KOST itu ke sekolah karena kondisi ekonomi di daerah SDN Babakan 1, itu masyarakatnya menengah ke bawah. Jadi 99 persen, pekerjaan orangtua siswa ini adalah sebagai buruh batu bata,” kata Setyorini. 
 
Kata Setyorini, para guru di sekolah yang dia datangi, belum menggunakan hasil asesmen diagnostik  kognitif dan non kognitif  yang telah dibuat. Alasannya, guru belum paham secara menyeluruh bagaimana implementasi hasil asesmen itu untuk menyusun rencana pembelajaran.
 
Dia menambahkan, pada umumnya, para guru dan kepala sekolah menganggap bahwa pelatihan yang sudah mereka ikuti masih belum bisa dipahami secara menyeluruh.
 
“Sehingga saat menyusun kurikulum, mereka masih mengalami kesulitan. Karena itu kepala sekolah berharap ada pendampingan yang melekat, yang bisa secara langsung mendampingi dan memberi solusi kepada sekolah dan guru dalam mengatasi hambatan yang dialami,” tegasnya. (Bagus Priambodo/Judul asli berita: Pemahaman yang Rendah terhadap Kurikulum Sekolah Penggerak Jadi Kendala Implementasi PSP/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan LPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: