Kemendikbud: UN Tetap akan Dipertahankan

Redaksi 31 Maret 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa ujian nasional (UN) tidak akan dihapus. Komentar ini untuk menanggapi wacana penghapusan UN yang sempat disinggung Sandiaga Uno saat debat cawapres pada 17 Maret 2019 lalu.

Alasannya, UN sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan dalam UU tersebut, pemerintah harus melakukan penilaian terhadap sistem pendidikan nasional pada setiap satuan pendidikan.

“UN ada sebagai evaluasi pendidikan secara nasional dan amanah UU, tidak bisa dihapus begitu saja. Ini untuk menetapkan standar sebuah keberhasilan pendidikan nasional itu sendiri,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat menghadiri pembukaan Jambore Pandu Sekolah Model di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jatim), Rabu (20/3/2019).

Dijelaskan pula, UN saat ini sudah bukan penentu kelulusan siswa. Bahkan, tidak lagi menjadi syarat siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke level pendidikan dasar dan menengah karena sudah ada sistem zonasi. Termasuk juga tidak menjadi syarat masuk perguruan tinggi.

Ini disebabkan UN adalah alat ukur standar untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. UN hanya untuk instrumen perbaikan sekolah. Lebih tepatnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki kemampuan siswa setelah menerima pelajaran selama ini.

Fungsi UN yang demikian adalah konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan berbasis standar. Hal ini sudah diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.

Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan, jika model UN digunakan untuk ulangan harian, ujian semester atau ujian akhir sekolah itu sudah tidak benar. Sebab, akan mengurangi proses pendidikan di sekolah.

Saat ini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah mengembangkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Pelaksanaannya nanti tidak di akhir pembelajaran, melainkan di tengah masa sekolah siswa.

“Jenjang SD, AKSI akan dilaksanakan di kelas III dan V. SMP kelas VIII dan SMA kelas XI. Jadi, lebih difokuskan pada kemampuan diagnostik mereka, termasuk untuk melihat kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak,” tegas Hamid. (Bagus Priambodo)

Tags: