Kemendikbud sedang Menyiapkan Moratorium Sekolah Negeri dan Swasta untuk Daerah

Redaksi 28 Agustus 2018

Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui masih banyak permasalahan muncul sepanjang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 sistem zonasi di kabupaten/kota. Menjawab hal tersebut, moratorium sekolah negeri dan swasta sesuai kondisi masing-masing daerah tengah dipersiapkan.

“Peraturan dari pusat akan berbeda di lapangan. Setiap daerah memberlakukan kebijakan yang berbeda sesuai kondisi yang dihadapi,” ujar Mendikbud di dampingi Kepala LPMP Jatim pada audiensi bersama musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) JawaTimur, Minggu (19/8/2018).

Pengaturan PPDB sistem zonasi ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi serta kabupaten/kota. Langkah ini didasarkan pada Undang-undang No. 3 tahun 2014 yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah.

“Semua peraturan Kemendikbud cenderung ada ruang bagi pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan situasi di tempatnya, termasuk Kota Surabaya,” tutur Mendikbud.

Namun, PPDB sistem zonasi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk sekolah madrasah di bawah Kementerian Agama sebab mereka memiliki sistem tersendiri. Meskipun pemetaan populasi siswa madrasah dan sekolah sebenarnya dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan pendidikan di negeri ini.

Di sisi lain, Mendikbud memberikan gambaran ketimpangan tenaga guru PNS dan honorer di Indonesia. Saat ini, tercatat 736.000 guru honorer di sekolah negeri dan hanya sekitar 100.000 orang yang akan diangkat tahun ini.

“Ada suatu sekolah yang memiliki satu guru honorer saja. Sedangkan sekolah lain hanya adasatu guru PNS yaitu kepala sekolah dan semua tenaga pengajarnya berstatus guru honorer,” ungkap Mendikbud.

Sistem zonasi diharapkan akan mengurangi komposisi yang tidak seimbang seperti itu. Guru akan menjalani rotasi tempat penugasan, terutama mereka yang bertugas di sekolah favorit. Sebab, sekolah favorit biasanya menjadi tempat berkumpulnya guru berperingkat tinggi dan memiliki keterampilan mengajar yang bagus.

“Sekolah favorit juga menjadi tujuan berkumpulnya anak-anak orang kaya dan pejabat. Kerap terjadi jual beli kursi hingga ada jatah khususbagi anak seorang wakil rakyat. Inikan praktik yang tidak sehat,”ujar Mendikbud.

Peraturan tegas bakal diterapkan. Barang siapa ketahuan memperjual belikan kursi untuk anak pejabat atau orang kaya akan ditangkap. “Tidak peduli sekalipun itu anak pejabat DPR, beberapa sudah saya amati. Pokoknya sekarang pejabat tidak boleh titip anaknya di sekolah-sekolah negeri,” tegas Mendikbud.

Konsep zonasi juga mengubah dasar penentuan pilihan sekolah bagi siswa. Bukan lagi berbasis prestasi atau akademik tetapi jarak terdekat dari tempat tinggal.

Keuntungannya bagi sekolah swasta, mereka berhak memperoleh siswa jika memang lokasinya terhitung dekat dengan tempat tinggal siswa.

Namun, sekolah swasta juga harus mampu membina hubungan dengan lingkungan sekitarnya. “Kan, sistem zonasi ini tujuannya untuk membangun ekosistem pendidikan,” ujar Mendikbud.

Sebelum era zonasi, siswa membutuhkan waktu cukup lama menuju lokasi sekolah yang lokasinya terhitung jauh dari rumah. Jalur lalu lintas menjadi macet oleh kendaraan bermotor karena orangtua saling berebut mengejar jam masuk sekolah.

Sekolah pun gagal membangun posisinya di lingkungan (khususnya membangun komunikasi dengan orangtua siswa)  karena jaraknya berjauhan dari rumah siswa. Akhirnya, hubungan antara sekolah, keluarga siswa dan masyarakat pun sulit terwujud. “Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” pungkas Mendikbud. (Bagus Priambodo)

Tags: