Kemdikbud Terapkan Reward and Punishment

Redaksi 20 September 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data pokok pendidikan (Dapodik) di seluruh sekolah di Indonesia.

Untuk mewujudkan ini, salah satunya perlu diberlakukan sistem reward and punishment.

Andik Purwanto, Tim Pengembang Dapodik, Sestijen Dikdasmen Kemdikbud RI pada Bimtek Dapodikdasmen Gelombang kedua yang digelar LPMP Jawa Timur selama 4 hari, yakni mulai 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 lalu di Hotel Utami Sidoarjo mengatakan, standar minimal kualitas data telah ditetapkan minimal 90 persen.

“Sekolah-sekolah yang kualitas datanya masih rendah, di bawah 90 persen, akan ditegur. Sedangkan yang kualitas datanya sudah bagus, yakni di atas 99 persen, akan diberi penghargaan dan plakat,” ujar Andik Purwanto.

Tak hanya diberi penghargaan, sekolah-sekolah yang kualitas datanya sudah bagus juga akan diundang ke Jakarta untuk memberikan testimoni serta membagikan best experience yang telah mereka terapkan hingga bisa mewujudkan dapodik yang berkualitas.

“Dari yang sudah diundang ke Jakarta, terungkap ada sekolah yang memanfaatkan momen-momen PPDB. Mereka memberikan formulir isian dapodik lengkap ke siswa yang harus dikembalikan waktu daftar ulang,” tuturnya.

“Jadi, memang harus cerdas-cerdas memanfaatkan momen yang ada untuk mendapatkan data-data terbaru,” imbuhnya.

Terhadap sekolah yang kualitas datanya masih rendah, akan dipanggil dan diinterogasi untuk diketahui apa yang menyebabkan rendahnya kualitas data tersebut.

Dari pengalaman menggali informasi tentang sekolah-sekolah yang kualitas datanya masih rendah, Andik mengungkap adanya persoalan SK pendirian dan izin operasional sekolah hilang atau rusak.

“Ternyata banyak SK pendirian dan Izin operasional tidak ada atau hilang. Ini perlu segera ditindaklanjuti dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau belum ada SOP-nya, harus segera dibuat,” tegasnya.

Menurut Andik, problem SK pendirian dan izin operasional yang hilang atau rusak ini sangatlah penting untuk segera disikapi karena proses akreditasi akan memanfaatkan data-data dari Dapodik dan Sispena (Sistem Informasi Penilaian Akreditasi).

“Dan kalau SK Pendirian tidak ada, otomatis nilainya akan drop,” ujar Andik.

Terkait kondisi di Jawa Timur, Andik menyebutkan bahwa hingga Juli 2019, Jawa Timur tidak masuk dalam 10 besar provinsi yang terbanyak melakukan rekap sinkronisasi Dapodik.

“Jawa timur tidak masuk 10 besar. Ayo kita gerakkan bersama-sama,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: