Kemdikbud Dorong Pemanfaatan Aplikasi RKAS

Redaksi 13 September 2019

Melalui Surat Edaran bernomor 4313/D/PR/2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemdikbud RI meminta satuan-satuan pendidikan dasar menengah untuk menggunakan aplikasi dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

RKAS adalah dokumen berisi rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu setahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk mengatasi kesenjangan antara kenyataan dengan yang diharapkan, untuk menuju terpenuhinya standar nasional pendidikan.

RKAS itu dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi diri sekolah dan berfungsi sebagai pedoman pengelolaan sekolah, sebagai gambaran kinerja sekolah, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sekolah kepada pemangku kepentingan, dan sebagai pengendali program dan kegiatan sekolah, serta alat evaluasi kinerja sekolah.

Pada Bimtek Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Gelombang kedua Jawa Timur yang digelar LPMP Jawa Timur selama 4 hari, yakni mulai 26 Agustus hingga 29 Agustus 2019 lalu di Hotel Utami Sidoarjo, Dadan Hamdani, Staf Subbagian Data dan Informasi di Setditjen Dikdasmen Kemdikbud RI, menjelaskan bahwa aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi sekolah dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dalam bentuk digital.

Dia menyebut, selain lewat Surat Edaran, penggunaan aplikasi RKAS itu juga sudah diatur lewat Permendikbud Nomor 18 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Dalam Permendikbud 18 tahun 2019, di situ disebutkan bahwa aplikasi RKAS dipakai sebagai bagian dari pengelolaan sekolah melalui aplikasi, baik untuk perencanaan, pembukuan, maupun penyusunan laporan. RKAS menjadi acuan untuk alokasi dan penyaluran dana BOS," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, RKAS memuat rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam satu periode kegiatan. Di sana dicantumkan semua sumber dana yang akan diterima sekolah dengan mengedepankan falsafah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Prinsipnya, rapor mutu yang memuat evaluasi diri sekolah, dipakai untuk menyusun RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah). Dari RKJM tersebut kemudian diolah menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT).

"Baru kemudian dibuat RKAS-nya," sambungnya.

Ditegaskan oleh Dadan, terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan RKAS. Pertama adalah data and demand  driven yang bermakna bahwa RKS disusun sesuai dengan kebutuhan yang didasari dengan data.

Kedua, based on evaluation, yakni penyusunannya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan review.

Ketiga, prinsip improve the performance yang bermakna bahwa penyusunan RKAS dilakukan untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan.

Keempat, keep active and transparent yang bermakna bahwa di dalam penyusunannya terkandung sifat partisipatif, keterwakilan, dan transparan.

Kelima, prinsip division of responsibility, yakni adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Dan keenam, integrated, yakni prinsip di mana penyusunan RKAS dilakukan dengan sistematis, terarah, terpadu, dan komprehensif.

"Salah satu prinsipnya tadi saya sebutkan adalah data and demand driven. Itu menjadi alasan mengapa data yang valid dan faktual dalam dapodik menjadi sangat penting," ujarnya.

Dadan menegaskan, semua pihak/pengguna memiliki peran penting dalam aplikasi RKAS.  Sekolah misalnya, berperan melakukan pengisian data aplikasi RKAS dan mengajukan pengesahan dokumen aplikasi RKAS kepada Dinas Pendidikan.

Sedangkan Dinas Pendidikan berperan menginformasikan kode aktivasi, melakukan sosialisasi dan bimbingan serta layanan teknis untuk satuan pendidikan, melakukan manajemen akun RKAS sekolah, memastikan referensi kode rekening dan kode barang, menentukan harga atas dan harga bawah, menentukan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), melakukan pengesahan pengajuan dokumen RKAS dari sekolah, serta mengontrol sinkronisasi aplikasi RKAS di sekolah ketika semua sekolah sudah disahkan dan menjadi dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Sedangkan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) bertugas melakukan approval akun dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta melakukan koordinasi dan rekomendasi hasil supervisi mutu untuk rencana kegiatan sekolah yang dituangkan ke dalam dokumen RKAS.

Terakhir, Setditjen Dikdasmen Kemdikbud RI bertugas mengoordinasikan pengumpulan data RKAS dari satuan pendidikan yang ada di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen, membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data RKAS, menyusun akun RKAS untuk pengguna LPMP, dan melakukan sosialisasi sistem aplikasi RKAS, serta menyediakan layanan helpdesk.

"Jadi semua pengguna aplikasi RKAS ini punya peran. Makanya, harus sinergis agar tujuan besarnya dapat tercapai," pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: