Jenis-Jenis BOSP Pemerintah untuk Sekolah Tahun 2023 & Syarat-syarat Penerimanya

20 Januari 2023

Pemerintah berikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah.
 
Dr.Herry Bagus, perwakilan BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Timur, dalam pertemuan periodik Pokja Manajemen Operasional (PMO) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara daring pada 19 Januari 2023, menyebutkan bahwa dalam hal tata kelola BOS tahun 2023, ada 5 prinsip yang mendasari.
 
Lima prinsip itu adalah fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
 
Fleksibel, artinya pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
 
Efektif, artinya pengelolaan dana dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna.
 
Efisien, artinya pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin, namun dengan hasil yang optimal.
 
Akuntabel, maksudnya pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai perundang-undangan.
 
“Terakhir, transparan, maksudnya pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan,” katanya.
 
Dia menyebutkan pula beberapa jenis BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan) tahun anggaran 2023.
 
Yang pertama adalah Dana BOS yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
 
“Dana BOS ini dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja yang mencakup Kinerja Sekolah Penggerak, Kinerja Sekolah Prestasi, dan Kinerja Sekolah berkemajuan terbaik.
 
Berikutnya adalah dana BOP PAUD, yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
 
Dana BOP Paud ini terdiri dari BOP PAUD reguler dan BOP Paud Kinerja Sekolah Penggerak.
 
Lalu ada juga Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C.
 
“Dana BOP Kesetaraan ini terdiri dari BOP Kesetaraan reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja sekolah berkemajuan,” lanjutnya.
 
Catatan: Tanggal 31 Januari 2023 adalah batas akhir pelaporan dana BOS/BOP Tahun Anggaran 2022. Apabila satuan pendidikan melaporkannya melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka akan diberikan konsekuensi pengurangan penyaluran dana BOS/BOP tahap I Tahun Anggaran 2023.
 
Simak juga webinar berikut:
 
 
 
Syarat penerima
 
Dia juga menjabarkan berbagai syarat dan kriteria penerima berbagai jenis BOS tersebut.
 
Berikut adalah syarat-syarat penerima BOSP Reguler (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Reguler:
(1) Memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik; (2) Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; (3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi dapodik; (4) Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan; (5) Bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama; (6) Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain.
 
Berikut syarat-syarat penerima BOS Kinerja Prestasi:
(1) Merupakan penerima dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan; (2) Pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; (3) Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan
 
Berikut syarat-syarat penerima BOS dan BOP Kinerja Sekolah Penggerak:
1. Merupakan penerima dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan.
2. Telah ditetapkan kementerian sebagai pelaksana PSP.
 
Syarat-syarat penerima BOS dan BOP Kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik:
(1) Merupakan penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenan; (2) Termasuk 15 persen satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN; (3) Tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP (Program Sekolah Penggerak), SMK Pusat Keunggulan, dan sekolah yang memiliki prestasi.
 
Pelaporan 
 
Terkait pelaporan penggunaan dana BOS, pada 2023 ini juga ada perbedaan dibanding pada 2022 lalu.
 
Pada tahun anggaran 2022 silam, pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran. Artinya, laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III tahun berkenaan
 
“Kemudian Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I tahun berikutnya, dan laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II tahun berikutnya,” jelasnya.
 
Sedangkan mulai tahun anggaran 2023, laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat untuk penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Kemudian, Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran  tahap II TA 2023 dan minimal telah  merealisasikan paling sedikit 50% dari dana  yang diterima pada tahap I.
 
Berikutnya, dalam hal mekanisme pelaporan, pada 2022 lalu, masih diterapkan 2 kanal laporan yang diakui, yakni https://bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek
 
Sedangkan di tahun anggaran 2023, pelaporan hanya bisa dilakukan melalui 1 kanal, yakni aplikasi RKAS yang disediakan Kemendikbud Ristek. (Judul asli berita: Mengenal Jenis-Jenis BOSP yang Disediakan Pemerintah Untuk Sekolah di Tahun 2023 dan Syarat-syarat Penerimanya/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: