Jelang Penerapan IKM, BBPMP Jatim Siap Dampingi Pemda Hingga Sosialisasi Komunitas

06 Juli 2022

Menjelang diterapkannya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada tahun ajaran baru 2022/2023, BBPMP Provinsi Jawa Timur mengemban tugas untuk advokasi pendampingan untuk pemerintah daerah terkait peran kepala daerah.

Plt Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Dr. Rizqi, mengungkapkan hal tersebut berlaku untuk kepala daerah maupun yang diberi kewenangan.

"Memastikan kepala daerah atau yang diberi kewenangan, dinas pendidikan misalnya, kalau sekolah penggerak terhadap sekolahnya, kalau kurikulum merdeka terhadap komunitasnya," jelasnya dalam acara Sosialisasi Organisasi dan Program Kerja BBPMP Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, Senin (4/7/2022).

Komunitas tersebut ada tiga, yaitu komunitas di dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas daring.
 
Simak juga beberapa seri webinar IKM dari Kanal You Tube Ditjen GTK Kemendikbudristek berikut:
 
 
 
 
 
 
 

Selain pendampingan, juga mendorong agar pemerintah daerah bersedia mengeluarkan anggaran terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak, dan Perencanaan Berbasis Data.

"Khusus Perencanaan Berbasi Data, kita sudah mengawal dalam bentuk Rakortek, kita diminta dari rapot pendidikan, dari rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dengan indikator pembangunan daerah ini diminta bahwa setiap rekomendasi ini ada tindak lanjut," ungkapnya.

Tindak lanjut yang dimaksud termasuk target 2022, target 2023, dan target 2024.

"Dipastikan di 2023 nanti sudah ada proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, ini yang menjadi bukti pengawalan kita di Perencanaan Berbasis Data," lanjutnya.

Rizqi melanjutkan, pihaknya perlu mendorong komunitas dan memberi sosialisasi terkait platform Merdeka Mengajar agar setiap guru yang telah mendaftar sebagai pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri bisa mengakses dan melaksanakan fitur yang ada di dalamnya.

"Lebih dari itu, kita tidak diperkenankan. Misalnya, membimtek gurunya, melakukan pelatihan untuk guru ataupun kepala sekolah terkait muatan-muatan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tugas kita hanya mensosialisasikan," ujarnya.

Tugas lainnya adalah untuk memberi informasi atau sosialisasi terkait seri webinar yang ada di Kemendikbudristek, saat ini sudah mencapai seri ketujuh.

Untuk narasumber komunitas belajar, hanya diperbolehkan dari narasumber berbagi praktek baik, yaitu yang disediakan di platform Merdeka Mengajar.

"Selain dari itu tidak diperkenankan," tegasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: