Jangan Pernah Berhenti Mendekati Pemda

Redaksi 09 Maret 2019

Tanpa adanya kerja sama dengan pihak luar, LPMP Jatim tidak akan dikenal oleh pihak siapapun. Di sini, partner LPMP Jatim adalah pemerintah daerah (pemda). Melalui partnership inilah, sekolah-sekolah di daerah dapat diperbaiki. 

“Saya tahu responnya tidak selalu ramah. Ada yang setengah hati atau bahkan cuek tidak peduli,” ungkap Hamid Muhammad MSc PhD, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Graha Wiyata Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jatim), Senin (4/3/2019). 

Namun, Hamid menegaskan agar LPMP Jatim tidak menunggu hingga pemda berkata mau untuk bekerja sama. Ketika respon pemda baik, maka pelayanan juga diberikan dengan baik pula. 

Pemda yang hanya setengah hati merespon, perlu didekati secara terus menerus. Sementara pemda yang sama sekali tidak merespon harus dicarikan cara agar mereka mau diajak bekerja sama. 

“Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan pendekatan dengan pemda kabupaten atau kota, bahkan pemerintah provinsi juga,” perintah Hamid. 

Sebab, sasaran akhir dari LPMP Jatim ini adalah sekolah-sekolah di seluruh Jatim. Yaitu untuk memastikan sekolah-sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK tersebut telah memenuhi standar pendidikan Nasional. 

Maka, pemetaan dan raport guru setiap tahun diadakan sebagai upaya Kemendikbud untuk memperbaiki standar sekolah-sekolah di daerah. Selain juga memenuhi fasilitas sekolah yang masih di bawah standar. 

Fasilitas ini antara lain berupa pelayanan dari LPMP. Misalnya, terkait perbaikan kurikulum yang mencakup masalah standar izin, proses, penilaian, dan kompetensi. Kemudian pendampingan manajemen sekolah untuk kepala sekolah atau komite sekolah. 

“LPMP ini yang memperbaiki dan mendorong adanya standar ‘baru’ di sekolah yang bersangkutan,” ujar Hamid. 

Namun, untuk perbaikan standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan standar sarana prasarana (sarpras), LPMP perlu berkoordinasi dengan pemda. Dua hal tersebut memang harus ditangani pemda, termasuk penambahan tenaga guru. Misalnya, satu sekolah sudah diaudit dan ternyata ada kekurangan tenaga guru atau gurunya tidak cakap. Maka, pemda yang perlu menambah tenaga guru di sekolah tersebut. 

Wujud pemenuhan fasilitas lainnya adalah melalui dana alokasi khusus (DAK). Yaitu untuk pembangunan fisik berupa ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, hingga toilet. 

Kemudian berkenaan dengan adanya sekolah gratis, Hamid mengatakan jumlahnya sudah melampaui batas. Sementara, banyak pemimpin daerah yang berkampanye untuk menggratiskan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan UU 20/3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah gratis itu hanya boleh diberlakukan di dua jenjang yaitu SD dan SMP negeri sebagai wujud wajib belajar sembilan tahun. Kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta, jenjang SMA dan SMK tidak gratis. Kecuali pemdanya mau menanggung biaya SPP siswanya. 

Konsep sekolah gratis ini berarti pemda harus mengganti biaya sekolah siswa setiap tahun melalui dana APBD. “Itu pun hanya setahun saja, selanjutnya hanya mengandalkan dana BOS,” terang Hamid. 

Jadi, tidak ada sumber pembiayaan lain. Kalau kondisi ini berlangsung terus, maka yang akan terjadi bukan peningkatan melainkan penurunan mutu pendidikan. LPMP patut untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat. 

LPMP juga diharapkan terus bekerja sama dengan pemda untuk mengadakan pelatihan guru. “Ini nanti memengaruhi peningkatan kualitas PTK dan sekolah di daerah,” ucap Hamid saat memberikan pengarahan terkait adanya penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019. 

Jika memang peningkatan sekolah itu tidak sampai memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), setidaknya ada perubahan baik pada beberapa aspek. Contohnya, berapa jumlah anggaran yang diperoleh suatu sekolah dan bagaimana wujud dana tersebut di sekolah yang dimaksud. 

Hamid memberi saran kepada LPMP Jatim agar kriteria dan sistem penilaian SNP itu disesuaikan dengan kondisi sekolah di daerah. Dia juga menyadari mungkin juga sistem ranking yang berlaku tidak dapat merepresentasikan kondisi sekolah sebenarnya. Namun, yang pasti dirinya tidak ingin ada laporan sekolah yang tidak berstandar nasional dari Provinsi Jatim. (Bagus Priambodo)

Tags: