Jadi WBBM, Harus Ubah Kelemahan Jadi Kelebihan

Redaksi 07 Juli 2019

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur (LPMP Jatim) menjadi salah satu UPT Kemendikbud yang diusulkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Kepala LPMP Jatim, Dr Bambang Agus Susetyo MM,M.Pd, ditunjuknya LPMP Jatim, kepercayaan yang diberikan kepada LPMP Jatim ini memberikan konsekuensi untuk dilakukannya pembenahan dan pengembangan terhadap segala hal yang dianggap kurang atau masih menjadi titik lemah.

Dia menyebutkan, hal-hal yang masih menjadi titik lemah itu harus dipetakan bersama sehingga dapat disusun terobosan-terobosan untuk menciptakan bentuk pelayanan terbaik bagi semua pengguna layanan LPMP.

“Nah, coba cari titik lemahnya, lalu diangkat jadi program yang bombastis dan spektakuler,” kata Bambang di sela kegiatan kegiatan pengembangan program kerja  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) yang digelar di Hotel Singgasana, Surabaya, pekan lalu.

Selain memetakan titik lemah yang ada, lanjut Bambang, juga perlu dipetakan peluang-peluang dan keunggulan-keunggulan sumber daya yang tersedia.

“Misalnya, bagi mereka yang potensial, harus kita kembangkan ilmunya. Kalau perlu dikirim ikut kursus atau les, ya dikirim, dicarikan ilmu. Intinya, yang menjadi kelemahan harus diubah jadi kelebihan,” sambungnya.

Untuk memetakan titik-titik lemah dan kendala-kendala yang ada, LPMP Jatim memiliki waktu satu bulan, hingga Agustus 2019. Bambang berharap, waktu yang cukup singkat itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya hingga kemudian muncul terobosan-terobosan dan program baru yang sanggup mengubah kelemahan menjadi kelebihan.

Bambang mengingatkan, karena LPMP Jatim sudah menjadi wilayah bebas dari korupsi (WBK), maka sudah seharusnya perilaku yang dikembangkan oleh seluruh komponen di dalamnya adalah perilaku-perilaku yang bagus, tidak terindikasi korupsi maupun gratifikasi.

Dia juga menyebutkan bahwa seluruh komponen di LPMP Jatim untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara (LHKASN).

“Kemenpan RB sudah mematok harga mati, seluruh semuanya harus sudah melaporkan laporan harta kekayaan, baik LHKPN maupun LHKASN. Harus 100 persen,” imbuhnya.  

Bambang melanjutkan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan, seharusnya semua layanan di dalam LPMP Jatim dapat diakses dengan mudah oleh siapapun yang membutuhkan layanan tersebut.

“Jadi ketika masyarakat masuk ke LPMP, mereka tahu apa fungsi LPMP dan tahu  harus ke mana untuk mencari solusi atas permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Intinya, dalam WBBM ini, yang harus ditingkatkan adalah pelayanan,” pungkasnya. (Bagus Priambodo)

Tags: