Inilah Indikator-Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Redaksi 07 Juni 2022

Hal penting yang  harus dipahami dalam pengisian e-Rakortek adalah indikator kinerja urusan pendidikan.
 
Untuk memberikan pemahaman tentang indikator kinerja urusan pendidikan ini, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa TImur menggelar kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan  Penguatan SDM yang menghadirkan Saut Maria Simatupang , Tim Staf Khusus Bidang Isu-isu Strategis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada Kamis (2/6/2022).
 
Saut Maria Simatupang mengungkapkan, indikator kinerja urusan pendidikan baru dikeluarkan pada Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021. Indikator ini mengacu pada standar pelayanan minimal.
 
Di tingkat provinsi, salah satu indikatornya adalah angka partisipasi sekolah (APS) yang terdiri dari, jumlah anak usia 16-19 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Serta, Jumlah anak usia 4-18 disabilitas yang berpartispasi dalam pendidikan khusus  (APS).
 
 
Dua indikator ini masing-masing ditargetkan bisa tercapai 100 persen.
 
Disebutkan Saut Maria, saat ini angka partisipasi sekolah di Indonesia belum ada yang 100 persen.  “Ada yang sudah dekat ada yang cukup jauh,” katanya.
 
Untuk bisa memenuhi target ini, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh masing-masing daerah. 
 
Pertama, ada berapa jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. “Untuk ini perlu pendataan by name by address,” sebut Saut.
 
Pertanyaan berikutnya, apakah  jumlah ruang kelas dan atau sekolah sudah mencukupi? Artinya di daerah tempat tersebut, apakah sekolah atau ruang kelasnya sudah tersedia atau belum.
 
Lalu, apakah anak usia tertentu tersebut tidak bersekolah karena terkendala biaya?
 
Saut mencontohkan anak-anak nelayan yang harus menafkahi keluarga sehingga tidak bersekolah.
 
Indikator ini hubungannya  dengan kodefikasi dan nomenklatur yang ada di kepmendagri tahun 2021,  ditambah surat edaran dari sekjen mendagri yang sudah dikeluarkan bebarapa waktu yang lalu.
 
Kodefikasi dan nomenklatur ini adalah yang minimum perlu dianggarkan.
 
Apakah bisa menganggarkan lebih?
 
Menurut Saut bisa saja. “Tapi minimun ini dulu karena sesuai hasil penelitian sehingga bisa mengatasi atau meningkatkan indikator akses,” katanya.
 
Lalu, apakah semua perlu dianggarkan?
 
Menurut Saut, APS itu beda dari satu daerah ke daerah lain. Ada daerah yang APS 99,8 persen sehingga tinggal 0,2 persen yang perlu diselesaikan.
 
Sementara di daerah lain, antara capaian 2021 dan target 2021, ternyata  perbedaannya cukup tinggi, sekitar 30 persen, Karena itu, anggaran untuk indikator ini bisa berbeda-beda setiap daerah.
 
“Mungkin yang 0,2 persen hanya perlu rehabilitasi ruang kelas sudah cukup. Tidak perlu membangun unit sekolah baru. Tetapi yang 30 persen tadi perlu dianalisa lebih,” katanya,
 
Lalu, apakah perlu menganggarkan semua sampai selesai? Untuk ini, Saut meminta daerah melihat kemampuannya masing-masing.
 
“Yang penting ada upaya untuk mencapai nilai 100 persen tadi,” tegasnya.
 
Selanjutnya, ada indikator baru yakni  literasi dan numerasi yang baru keluar pada Desember 2021.
 
Sementara khusus untuk SMK, indikator meliputi tingkat penyerapan lulusan SMK dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.
 
Sementara untuk kabupaten/kota, target indikator angka partisipasi sekolah (APS) sama dengan provinsi, yakni 100 persen.
 
Dari banyaknya indikator ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi siswa, hasil pembelajaran yang berkualitas serta distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif sesuai arah kebijakan bidang pendidikan. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: