Implementasikan Kurikulum Merdeka, Kadindik Jatim Dorong Peran & Kinerja Pengawas

Redaksi 26 September 2022

Animo untuk mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri cukup besar di Jawa Timur.
 
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir.Wahid Hayudi, MT saat menerima kunjungan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Sujarno M.Pd beserta para konsultan BBPMP Jatim beberapa waktu lalu (Selasa, 20/9/2022) di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pun cukup antusias untuk mendorong agar guru-guru, sekolah, serta kepala sekolah, untuk terlibat dalam IKM. Apalagi, menurutnya masih banyak guru dan kepala sekolah yang belum memiliki pemahaman yang mumpuni tentang IKM.
 
Yang tidak kalah penting, menurut Wahid Wahyudi, perlu ada upaya untuk menonitor, memotivasi serta meningkatkan kinerja para pengawas.
 
"Saya sering mengatakan. Sampai hari ini saya belum tahu kinerja pengawas. Inovasi-inovasi apa yang telah dilakukan sehingga pengawas bisa mengatakan bahwa ada perubahan," kata Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim saat menerima kunjungan Kepala BBPMP Jawa Timur di kantornya beberapa waktu lalu tadi.
 
Dia juga mendorong agar para pengawas pun memiliki pengetahuan yang setara dengan para guru, perihal pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.
 
"Ironis kalau guru sudah bergerak ke Platform Merdeka Mengajar, tetapi pengawasnya nggak ngerti," imbuhnya.
 
Terkait dengan inovasi, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim yakin, para guru di Jawa Timur memiliki hasrat yang tinggi untuk selalu berinovasi.
 
Ini terbukti dari adanya 18 ribu guru yang memiliki inovasi dan berani untuk memamerkan inovasinya. 
 
"Ada 18.388 guru yang memiliki inovasi. Ini sebuah cermin bahwa guru-guru punya niat untuk meningkatkan kompetensinya. Tapi pengawasnya mana?" lanjutnya. 
 
Meski mendorong agar guru terlibat dalam IKM, namun Wahid Wahyudi menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang tidak lolos sebagai sekolah penggerak, bukan berarti bahwa kualitas pendidikan di sekolah tersebut buruk.
 
Sebab, lolos tidaknya sekolah penggerak, tidak serta merta jadi indikator mutu pendidikan di sekolah.
 
“Ini yang harus kita sampaikan ke publik. Jangan sampai publik menilai bahwa kalau sudah berstatus sekolah penggerak, berarti sudah setingkat lebih maju. Karena sekolah kan masih bisa memakai kurikulum 13 atau kurikulum 13 yang sudah dimodifikasi,” tegasnya. (Bagus Priambodo/Judul asli berita: Implementasi Kurikulum Merdeka, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dorong Peran dan Kinerja Pengawas Semakin Dikuatkan/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: