Hindari Kesalahan-kesalahan ini Saat Mengurus Kenaikan Pangkat Guru

Redaksi 30 Maret 2020

Sidoarjo - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur berkomitmen untuk membantu para guru dalam mengurus kenaikan pangkat. Namun, sebagai pihak yang memfasilitasi Penilaian Angka Kredit (PAK), LPMP berharap para guru dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang tak perlu agar proses yang diharapkan para guru dapat berlangsung cepat.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator PAK Guru IV/b ke atas LPMP Jatim, Asaria Windaheri dalam kegiatan sosialisasi penilaian angka kredit (PAK) jabatan Fungsional Guru Golongan Ruang IV/b ke Atas yang digelar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, selama ini terdapat sejumlah permasalahan yang kerap ditemui dalam pengelolaan berkas PAK guru.

Pertama, berkas kepegawaian tidak lengkap. Kata dia, hal ini dapat menghambat pengelolaan dan entri berkas ke dalam aplikasi SIPAK Guru.

“Kami berharap agar dinas pendidikan di kota dan kabupaten untuk melakukan sosialisasi ke para guru agar mengirimkan berkas selengkapnya. Sering sekali kami menemui SK kenaikan pangkat dan PAK terakhir guru tidak dilampirkan dalam berkas sehingga kami harus menghubungi dinas untuk mengirimkan ulang,” ujar dia.

Kedua, kerap kali berkas PAK yang dikirimkan ke LPMP tidak disertai dengan surat pengantar dari Dinas Pendidikan dan Cabang dinas.

“Masih ada yang surat pengantarnya dari sekolah seharusnya dari Dinas Pendidikan atau Cabang Dinas,” sambungnya.

Permasalahan ketiga, tak jarang dalam berkas ‘apelan’ tak disertakan fotocopy surat HAPAK (Hasil Penilaian Angka Kredit). Dampaknya, apelan tersebut tidak dapat diakumulasikan.

Keempat, umumnya terjadi salah melampirkan SK kenaikan pangkat.

“Seharusnya yang dilampirkan SK kenaikan pangkat 4b, tetapi yang dilampirkan malah kenaikan pangkat 4a,” tuturnya.

Kesalahan kelima, angka kredit kumulatif dalam PAK terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tak sesuai dengan nilai Angka Kredit yang tertuang dalam SK Kenaikan Pangkat.

Ditambahkannya, kesalahan berikutnya adalah nilai apelan pertama dan kedua tidak terjumlah akumulatifnya di apelan berikutnya.

“Kesalahan lainnya, ada dua nama berbeda di dalam satu berkas. Ini benar kami temui dalam penilaian kemarin. Berkas kepegawaiannya atas nama A, tetapi berkas PAK-nya atas nama Y,” katanya heran.

Berikutnya, kesalahan yang umum terjadi adalah guru tidak paham dengan prosedur lanjutan setelah menerima SK PAK.

“Ada guru yang setelah menerima SK PAK, kemudian dibiarkan saja disimpan dalam lemari sampai SK itu kadaluarsa. Tahu-tahu minta SK Kenaikan pangkat tanpa pengajuan,” lanjut dia.

Terakhir, kesalahan yang biasa terjadi adalah masih ada guru-guru yang mengirim klarifikasi PAK ke LPMP. Seharusnya, PAK yang sudah terklarifikasi, dapat diprint di BKD maupun di Dindik.

“Kami berharap kesalahan-kesalahan seperti itu ke depan tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Google Image)

Tags: