Harapan Penataan UPT PAUD Dikdasmen

Redaksi 05 Oktober 2020

Dr. Rizqi, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, mengatakan provinsi yang memiliki PPPPTK, termasuk Jawa Timur, akan berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), dan untuk LPMP dan BP PAUD Dikmas akan menjadi satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) baru yaitu Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP).

Sedangkan, untuk provinsi yang tak memiliki PPPPTK akan dibentuk Balai Guru Penggerak (BGP).

"Di Jawa Timur karena ada PPPPTK yang berbasis mata pelajaran, maka akan dibentuk Balai Besar Guru Penggerak," ungkapnya dalam acara Apel Pagi yang dilakukan secara daring pada Rabu lalu (30/9/2020)

"Sementara untuk provinsi yang tidak ada PPPPTK, seperti Bali, akan dibentuk Balai Guru Penggerak atau BGP."
 
Mengutip dari paparan Penataan UPT PAUD Dikdasmen dan Pembentukan UPT GTK terdapat beberapa poin yang perlu diketahui

Bila fungsi saat ini UPT PAUD Dikdasmen masih terkait dengan fasilitasi, supervisi dan evaluasi, lalu pengembangan program/model dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)/Bimtek (Bimbingan Teknis, nantinya fungsi ini akan difokuskan pada kemitraan dengan pemerintah daerah melalui advokasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi untuk daerah dan sekolah.
 
Beberapa hal yang menyebabkan penataan UPT dan fungsi UPT di lingkungan PAUD Dikdasmen dikarenakan beberapa hal diantaranya kurangnya koordinasi dan keterlibatan UPT terkait program/kegiatan pusat, ketidaksesuaian kebijakan daerah dengan pusat, kompetensi SDM pemda (pemerintah daerah) masih perlu ditingkatkan dan tugas fungsi UPT terbatas pada satuan pendidikan
 
Ada beberapa pendekatan yang ke depan akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meraih pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia agar partisipasi anak untuk bersekolah makin tinggi, hasil belajar makin berkualitas dan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan
 
Pertama, pendekatan khusus yang merupakan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan 'one-size fits all' di seluruh pemerintah daerah
 
Berikutnya pendekatan konsultatif, di sini pemerintah pusat berperan sebagai penunjang, fasilitator dan konsultan untuk pemerintah daerah
 
Pendekatan ketiga dengan memberikan penghargaan berbasis prestasi ke daerah melalui kriteria yang ketat dan jelas untuk pepimpin otoritas pendidikan daerah, dan penghargaan serta konsekuensi berdasarkan masukan dan hasil pendidikan yang penting, misal: angka partisipasi, hasil belajar, penghargaan dan lain-lain. (Bagus Priambodo)
 

 

Tags: