Gerak Cepat Pemkab Lumajang Kawal Program Merdeka Belajar

26 Oktober 2022

Pemkab Lumajang mengambil beberapa langkah cepat dan pasti untuk memaksimalkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pasca audensi tentang upaya akselerasi IKM antara DPRP komisi D, Sekda Kab Lumajang, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lumajang berserta jajarannya dengan Tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur yang terdiri dari Kabag Umum BBPMP Jawa Timur, Dr. Rizqi, Dt. Marzuki, M.Pd, Widyaprada BBPMP Jatim dan A. Shonhaji Mu’thi, konsultan BBPMP Jatim beberapa waktu lalu (12/10/2022 sampai 13/10/2022) di Lumajang.
 
 
 
Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diadakan pada Selasa, 25 Oktober 2022 di Dinas Pendidikan Kab. Lumajang, dihadiri perwakilan pengawas jenjang TK, SD dan SMP, wakil ketua IGTKI, ketua KKG/KKKS (jenjang SD), ketua MKKS/MGMP (jenjang SMP), pengurus DWP Kab. Lumajang dan kapten/co kapten aku belajar.id.
 
Berikutnya, Dinas Pendidikan Kab. Lumajang melalui surat resmi Kepala Dinas Pendidikan menghimbau satuan-satuan pendidikan di Lumajang segera mengakses dan berproses memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai dari awal sampai dengan proses mengunggah aksi nyata, selanjutnya link aksi nyata tersebut dilaporkan melalui alamat https://s.id/LapAksiNyata paling lambat tanggal 31 Oktober 2022.
 
Dalam surat tersebut terlampir secara jelas satuan-satuan pendidikan PAUD, PKBM, SD dan SMP mana saja yang guru-gurunya belum lulus topik (lulus topik di PMM masih 0)
 
Untuk PAUD berjumlah 63, PKBM: 5, SD: 189 dan SMP: 25 disertai status detil per satuan pendidikan dalam mengimplementasikan IKM yang terekam di PMM.
 
Selain itu terlampir juga di surat tadi, rekap jumlah satuan pendidikan mulai PAUD, PKBM, SD dan SMP per kecamatan dengan status “belum lulus topik”.
 
Terkait upaya Pemkab Lumajang mendorong satuan-satuan pendidikan di wilayahnya mengikuti Program Akselerasi IKM bagi Satuan Pendidikan yang menghadirkan beberapa pembicara utama seperti Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Dr. Iwan Syahril, P.hD, Kepala BBPMP Jawa Timur, Sujarno, M.Pd dan Head of Guru Binar Putera Sampoerna Foundation, Juliana, Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan himbauan agar kepala sekolah dan 2 sampai 3 gurunya mengikuti kegiatan tersebut.
 
Saat Tim BBPMP Jawa Timur beraudensi mengenai akselerasi IKM bersama DPRD komisi D dan jajaran Pemkab Lumajang (termasuk dinas pendidikan kab Lumajang), dilakukan juga kunjungan ke sekolah untuk mengetahui secara sejauh mana penerapan IKM di satuan pendidikan.
 
Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN Tompo Kersan dan SMPN 3 Lumajang.
 
 
 
Agenda diskusi bersama kepala sekolah dan para guru menjadi prioritas utama di sekolah untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman mereka sebagai garda terdepan pelaksana IKM yang digagas oleh Kemendikbudristek, dan sebagai para penggerak Merdeka Belajar yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan siswa.
 
Ada tiga harapan dari dukungan atau audiensi BBPMP Jawa Timur ke pemerintah daerah (pemda).
 
Pertama, agar pemda memahami benar tentang program Merdeka Belajar dan mengetahui perannya di dalam program tersebut, termasuk segera mengaktivasi peran PMO (Program Management Office) di wilayahnya.
 
Kedua, mendorong pemda mengadopsi program Merdeka Belajar dengan tindak lanjut nyata seperti pemberian apresiasi untuk Kepala Sekolah dan Guru, mengadakan agenda pertemuan rutin pemda terkait Program Sekolah Penggerak (PSP), IKM dan Perencanaan Berbasis Data (PDB) serta menjaga konsistensinya dalam pengelolaan sekolah bermutu.
 
Ketiga, mengajak pemda berkomitmen memaksimalkan implementasi Program Merdeka Belajar (melembaga Program Merdeka Belajar di daerah) dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, dukungan anggaran program prioritas: RKPD-RKA berbasis IKU (Indikator Kinerja Utama) pendidikan dan dukungan terhadap PSP, IKM dan PDB disertai pengimbasan praktik baiknya.
 
Singkatnya, advokasi ke pemda perlu dilakukan agar pemda mengetahui berbagai permasalahan pendidikan yang ada di daerahnya (sesuai jenjang atau cakupan pendidikan yang menjadi tupoksi BBPMP) serta mengadvokasi pemda untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan melalui program Merdeka Belajar
 
Diantaranya dengan mendorong dan mengawal secara penuh satuan-satuan pendidikan di wilayahnya melakukan asesmen nasional, mengakses rapor mutu, melakukan PDB, memaksimalkan IKM, memahami lebih dalam IKM melalui pemanfaatan PMM dan lain sebagainya. (Bagus Priambodo/Judul asli berita: Gerak Cepat Pemkab Lumajang Kawal Program Merdeka Belajar di Wilayahnya/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan BBPMP Provinsi Jawa Timur)

Tags: